Kaltimtoday.co, Penajam - Penyelesaian persoalan lahan reforma agraria di Kelurahan Gersik, Penajam Paser Utara (PPU), kembali dibahas bersama pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah. Warga menyatakan tetap mendukung pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi meminta kepastian terhadap lahan yang menjadi hak penerima manfaat.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi di Kantor Kelurahan Gersik, Rabu (3/8/2026). Pertemuan dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab PPU Nicko Herlambang, perwakilan Badan Bank Tanah Andriyansa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta puluhan warga penerima manfaat reforma agraria.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria. Salah satu yang menjadi perhatian adalah adanya klaim terhadap areal yang diperuntukkan bagi penerima manfaat.

Warga menyatakan mendukung pembangunan Bandara VVIP IKN sebagai proyek strategis nasional. Namun, dukungan tersebut dibarengi tuntutan agar pemerintah dan Badan Bank Tanah segera memberikan kepastian terhadap areal reforma agraria serta menertibkan klaim dari pihak yang tidak berhak.

Persoalan relokasi juga masuk dalam pembahasan. Badan Bank Tanah diminta memastikan lokasi yang disediakan berada dalam kondisi clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan baru setelah diserahkan kepada masyarakat.

Bagi subjek relokasi yang menilai lahan yang diterima belum sesuai, pemerintah membuka kesempatan untuk mengajukan keberatan. Mekanisme sanggah tersebut akan diproses melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai ketentuan yang berlaku.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab PPU, Nicko Herlambang, mengatakan pemerintah daerah akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut. Menurut dia, pembangunan tetap harus berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat.

"Pertemuan hari ini sangat positif. Kami di pemerintah daerah akan terus mendorong dan memastikan Badan Bank Tanah segera merealisasikan komitmennya. Intinya, kita semua ingin pembangunan berjalan, tetapi hak-hak warga juga tidak boleh dikorbankan," ujarnya.

Selain persoalan lahan, warga meminta pembangunan dan operasional Bandara VVIP IKN memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah akan mendorong otoritas pengelola bandara untuk memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal, terutama warga yang terdampak pembangunan.

Pertemuan juga menyepakati perlunya komunikasi secara berkala. Masyarakat, pemerintah kelurahan, Badan Bank Tanah, dan Forkopimda akan menggelar pertemuan rutin untuk memantau perkembangan penyelesaian persoalan yang masih tersisa.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengevaluasi tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat, termasuk penyelesaian administrasi pertanahan dan penanganan konflik di lapangan.

Perwakilan Badan Bank Tanah, Andriyansa, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemkab PPU, Forkopimda, Kantor Pertanahan, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut mencakup penyelesaian sertifikat yang masih tersisa hingga penanganan konflik pertanahan sesuai regulasi.

“Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimis proses penyelesaian dapat terus berjalan secara bertahap sesuai regulasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tegasnya.

Penyelesaian persoalan reforma agraria di Gersik dengan demikian masih berlanjut. Pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah dituntut memastikan kesepakatan dalam audiensi tersebut diterjemahkan ke dalam penyelesaian konkret, terutama menyangkut kepastian lahan bagi warga penerima manfaat. 

[RWT]