Kaltimtoday.co – Keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi solidaritas dan konsolidasi di Balairung UGM, Rabu (11/11/2026). Aksi ini merupakan bentuk kecaman terhadap pembatasan kebebasan berekspresi serta dugaan tindakan berlebihan aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi di Yogyakarta.

Selain mengecam represi aparat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi sivitas akademika untuk merespons penangkapan delapan mahasiswa UGM dalam kericuhan unjuk rasa yang terjadi pada Selasa (10/11/2026).

Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Wahyudi Kumorotomo, mengatakan aksi solidaritas ini digalang oleh berbagai elemen sivitas akademika dan telah dikoordinasikan dengan pihak universitas. Menurutnya, kampus merupakan ruang netral yang harus dijaga dari intervensi pihak luar.

"Intinya, sekali lagi, universitas tetap mendorong supaya kebebasan akademik itu betul-betul dijamin, dan inilah wujudnya," kata Wahyudi, Rabu (11/11/2026).

Wahyudi menjelaskan, kericuhan bermula ketika massa aksi yang hendak membubarkan diri mengalami hambatan, diperparah dengan kehadiran kelompok lain di sekitar lokasi. Sebagian massa yang menghindari tembakan gas air mata lantas masuk ke kawasan kampus UGM.

"Kampus adalah tempat netral dan mestinya aparat tidak punya hak untuk masuk, apalagi tanpa ada koordinasi dengan kampus," ujar Wahyudi. Ia menegaskan bahwa pengamanan di dalam kampus semestinya dipercayakan kepada petugas keamanan internal.

Berdasarkan pendataan, delapan mahasiswa yang ditangkap terdiri atas enam orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), satu dari Fakultas Kehutanan, dan satu dari Fakultas Filsafat. Selain itu, seorang alumni Fakultas Filsafat dilaporkan mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Sardjito.

Menanggapi dugaan penganiayaan dan pelanggaran prosedur tersebut, Wahyudi mengusulkan pembentukan tim gabungan pencari fakta agar rangkaian peristiwa dapat diungkap secara objektif.

"Kalau perlu UGM perlu membuat tim gabungan pencari fakta, supaya kita betul-betul jernih masuk atau tidaknya aparat, atau supaya kemudian bukti-bukti di CCTV bisa kita tunjukkan, saksi-saksi juga bisa kita cek," kata Wahyudi.

Ia menambahkan, gelombang demonstrasi mahasiswa sejak Agustus hingga November 2026 merupakan bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Wahyudi menilai aspirasi tersebut semestinya dipahami sebagai kritik konstruktif untuk koreksi kebijakan.

"Kalau sekarang mahasiswa kemudian dianggap ini hanya sekadar menyuarakannya, hanya sekadar cari panggung, saya kira sudah kelewatan," ujar Wahyudi. Ia berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih baik serta menjamin kebebasan berekspresi, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.

[RWT]