Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Samarinda bakal diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang. Hal ini disebabkan karena kasus Covid-19 yang semakin meningkat.

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui instansi terkait akan melakukan razia yustisi untuk mengedukasi masyarakat, bahkan menindak secara hukum jika ditemukan ada warga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan (Prokes).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal meminta kepada instansi terkait yang ditugaskan untuk melakukan sosialiasi bahkan pengamanan di lapangan untuk mengurangi mobilitas masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Namun, untuk menerapkan hal ini, diperlukan sikap yang santun serta humanis.

"Masyarakat sekarang ini yang jelas terdampak dengan adanya PPKM Mikro. Tentu pikiran dan konsentrasi pun akan terbagi. Mereka tidak memikirkan penyakit. Kalau ditegur dengan sikap yang kurang humanis pasti mereka tidak terima, ujung-ujungnya ribut dengan aparat pengamanan"," ungkap Joha Fajal.

Politisi Nasdem tersebut meminta kepada seluruh atasan instrumen pengamanan Covid-19 agar mengingatkan jajaran untuk bersikap ramah dan murah senyum saat memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar prokes Covid-19. Mengingat, banyak kasus yang sudah terjadi di berbagai daerah yang viral ke mana-mana hingga sampai ke telinga Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, jika semua aparat keamanan Covid-19 bersikap humanis terhadap seluruh masyarakat saat menggelar operasi yustisi, masyarakat akan mengikuti dan menerima teguran aparat keamanan tersebut.

"Karakter dan masalah setiap orang yang pastinya masing-masing berbeda dengan lainya, cara menerima teguran dan memahami suatu aturan juga tidak semunya paham. Jadi salah satu cara yang bisa menaklukan semua karakter warga adalah bersikap santun dan humanis sambil menjelaskan aturan yang ada. Saya yakin mereka akan menerima dengan baik," tutup Joha Fajal.

[SDH | ADV]