Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota DPRD Bontang sudah mulai mengawali kinerjanya usai terbentuk alat kelengkapan dewan (AKD) beberapa waktu lalu. Seperti yang dilakukan Komisi II DPRD Bontang, memiliki mitra kerja dengan OPD Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, mereka meminta pariwisata bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Bontang.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam yang didampingi oleh 2 anggota DPRD Komisi II, Suharno dan Sumaryono meminta kepada pihak Dispopar yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pariwisata, supaya pendapatan asli daerah (PAD) pada potensi pariwisata harus digenjot. Mengingat, tempat-tempat wisata Bontang sudah mulai terbangun dan terpelihara dengan baik.

"Seperti Pulau Beras Basah dan taman mangrove yang terus dilakukan pengembangan dan perbaikan. Seharusnya berdampak pada PAD Bontang, baik dari retribusi maupun tempat parkir," kata Rustam di Ruang Rapat DPRD Bontang, Selasa (15/10/2019).

Menanggapi hal itu, Kabid Pariwisata Dispopar Bontang Ramli Mansurina juga menyayangkan apabila selama ini tidak ada pemasukan dari wisata yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Namun, pihaknya terkendala dengan tidak adanya payung hukum. Oleh karena itu, Ramli berharap DPRD bisa membantu dalam menyelesaikan pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) terkait Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

"Sebelumnya pernah kami usulkan, namun tidak ada penyelesaian. Semoga Komisi II yang diketuai oleh Haji Rustam ini bisa membantu mewujudkan Raperda tersebut," harap Ramli.

Politisi dari Fraksi Golkar itu berjanji akan mengupayakan pembahasan Raperda tentang Pariwisata Bontang. Dan Bisa diselesaikan di 2020 mendatang.

[RIR | RWT | ADV]