Kaltimtoday.co, Berau - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau terima dana hibah sebesar Rp 37,9 miliar dari Pemerintah Kabupaten (pemkab) Berau untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Penerimaan dana hibah tersebut ditandai dengan kesepakatan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di ruang Kakaban Sekda Berau, Rabu (8/11/2023).

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, Pemkab Berau memberikan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.

"Semoga apa yang sudah dianggarkan ini, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya," ucapnya.

Sri menjelaskan, anggaran yang diturunkan ke KPU ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau, dengan jumlah sebesar Rp 37,9 miliar.

"Iya itu anggaran dari APBD kita yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Pilkada nanti," jelasnya.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto mengatakan, penandatanganan NPHD ini bertujuan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan 2024.

"NPHD ini diperuntukkan untuk pelaksanaan pemilu, pilkada, pileg tahun depan nanti. Dan pendanaan pilkada itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau," jelasnya.

Sebelumnya, Budi mengungkapkan, total yang KPU usulkan ke Pemkab Berau kurang lebih Rp 45 miliar. Namun, pemkab Berau hanya memberikan anggaran Rp 37,9 miliar.

"Anggaran Rp 37,9 miliar untuk KPU Berau nantinya akan digunakan untuk proses pelaksanaan Pilkada. Mulai dari tahapan penyusunan program, kemudian pemuktahiran data pemilih, kemudian fasilitas kampanye, kemudian pengadaan logistik pemilu, kemudian operasional PPK sampai ke KPPS nanti itu dipakai di 13 kecamatan," ungkapnya.

"Anggaran yang paling besar nanti digunakan pada operasional. Karena terbagi di operasional PPK, PPS di 13 kecamatan dan 110 kampung dan untuk logistik pemilu nantinya," sambungnya.

Kendati demikian, Budi berharap Pemkab Berau bisa membantu sepenuhnya kelancaran proses Pilkada tahun depan.

"Sebab KPU sebagai penyelenggara tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung pemerintah daerah. Dan tetap penggunaan anggaran yang sudah diatur sesuai peraturan perundang-undangan bisa sebaik mungkin," pungkasnya.

[RWT | ADV PEMKAB BERAU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.