Kaltimtoday.co, Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyatakan setuju dengan opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dia menilai proses tersebut lebih efisien dan yang jauh lebih penting adalah penekanan bagaimana kinerja pemerintah setelah pemilu benar-benar dirasakan masyarakat.

Wacana pilkada tak langsung kembali ramai setelah sejumlah pihak menyorot besarnya biaya pesta demokrasi. Di level daerah, Aulia menilai isu tersebut tak perlu dibawa pada polarisasi dukung atau tolak, sebab inti dari demokrasi adalah pelayanan kepada publik.

Menurutnya, proses pemilihan itu hanya berlangsung sebentar, sementara tanggung jawab pemerintah setelah terpilih jauh lebih panjang. 

“Yang kita pikirkan adalah masyarakat bisa merasakan program-program dan hadirnya pemerintah di tengah-tengah mereka,” ujarnya.

Dari sisi efisiensi, Aulia tak menutup mata bahwa pilkada lewat DPRD berpotensi menghemat anggaran. Biaya yang tak kecil untuk pelaksanaan pemilu disebut bisa dikonversi untuk perbaikan layanan publik, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga fasilitas kesehatan lainnya.

Namun, ia memberi catatan penting bahwa, DPRD sebagai pihak yang memilih kepala daerah harus benar-benar merepresentasikan rakyat. Menurutnya, legitimasi tetap berada di tangan masyarakat melalui pemilihan anggota legislatif.

“Kalau kita menolak pemilihan lewat DPRD, itu sama saja kita mendelegitimasi rakyat yang memilih DPRD,” kata Aulia. 

Oleh Karena itu, keterhubungan antara rakyat–DPRD–kepala daerah perlu dijaga dalam skema tersebut.

Aulia menyebut mekanisme seperti ini bukan hal yang terpisah dari demokrasi representatif. DPRD yang dipilih rakyat dapat menjaring aspirasi konstituen sebelum menentukan pilihan di dalam forum legislatif.

Dengan begitu, isu utama tidak lagi sebatas soal metode pemilihan, melainkan sejauh mana proses pasca pemilu mampu menghadirkan kesejahteraan. 

“Sekarang isu kita adalah bagaimana membuat masyarakat lebih sejahtera dan lebih baik,” tegasnya.

Dalam konteks kebijakan daerah, Aulia menilai perbaikan layanan dasar lebih mendesak untuk memastikan manfaat anggaran daerah dirasakan langsung oleh warga. Hal inilah yang menurutnya menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan skema pilkada yang lebih hemat biaya.

[RWT]