Kaltimtoday.co, Penajam - Persoalan klasik irigasi untuk sektor pertanian di Babulu kembali mencuat ke meja koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU). Bupati Mudyat Noor menyebut belum sinkronnya program antarlembaga menjadi salah satu penyebab belum tuntasnya masalah ini.

“Kalau koordinasi kemarin dengan kawan-kawan BWS dan Dinas Pertanian masih kurang, karena tidak ada sinkronisasi saya lihat,” kata Mudyat Noor dalam keterangannya.

Sebagai respons, ia berencana mengadakan forum pertemuan antara pemangku kepentingan dalam dua pekan ke depan. 

"Makanya dalam dua minggu ke depan kami mau membuat sarahsehan antara BWS, Pemprov, dan dari Kabupaten kita melibatkan petani juga, petani versi BWS di bawah naungan binaan kementerian, itu kan ada petani pengguna air itu kan di bawahnya BWS,” ujarnya.

Bupati menjelaskan bahwa di sisi pemerintah kabupaten, kelompok petani yang dibina berasal dari Gapoktan. Kedua kelompok tersebut menurutnya perlu dipertemukan dalam satu forum yang menyatukan arah kebijakan. 

“Kalau kita di kabupaten itu kan Gapoktan-gapoktan, nah itu yang mau kita pertemukan dan lakukan sinkronisasi apa yang selama ini dikerjakan oleh BWS dan apa yang dikerjakan Pemprov serta Pemda PPU. Sehingga persoalan utama yang ada di Babulu terkait air itu bisa kita selesaikan,” tegasnya.

Wilayah Babulu saat ini menjadi andalan lumbung pangan di PPU. Namun pengembangan pertanian di kawasan itu kerap terkendala suplai air yang tidak menentu, terutama saat musim kemarau. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai krusial agar irigasi pertanian dapat ditangani secara komprehensif.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU] 

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp