Kaltimtoday.co, Bontang - Pemprov Kaltim terus mempercepat pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih di wilayah pesisir. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meninjau langsung kelanjutan proyek Bendungan Penyediaan Air Baku Kota Bontang dalam rangkaian kunjungan kerjanya di kawasan Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. 

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur mengecek progres pembangunan bendungan yang berada di sekitar alur sungai, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas pendukung agar sistem penyediaan air baku dapat beroperasi secara optimal. Proyek ini dinilai penting untuk menambah kapasitas pasokan air seiring bertambahnya jumlah penduduk, perluasan wilayah kota, serta meningkatnya aktivitas industri di Bontang.

Rudy Mas’ud menegaskan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Pemprov Kaltim berkomitmen menjaga pasokan air baku yang aman, stabil, dan berkelanjutan, khususnya bagi daerah pesisir seperti Bontang,” ujarnya.

Menurut Rudy, bendungan air baku ini akan memperkuat layanan PDAM, mengurangi potensi krisis air saat musim kemarau, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain meninjau fisik proyek, Gubernur juga menyinggung kebijakan tarif air minum di Kalimantan Timur. Saat ini, biaya produksi air PDAM berada di kisaran 5.200 meter kubik dengan harga jual rata-rata sekitar Rp4.000 per meter kubik. Untuk pelanggan industri seperti perusahaan kelapa sawit, tarif bisa mencapai Rp13.000 per meter kubik, sementara rumah ibadah dan rumah tangga di wilayah kepulauan dikenakan tarif terendah sekitar Rp1.500 per meter kubik.

Sementara di beberapa daerah lain seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Timur, tarif air PDAM tercatat lebih tinggi, bahkan di atas Rp9.000 per meter kubik. Kondisi ini, menurut Rudy, perlu disikapi dengan perbaikan tata kelola.

“Ke depan, pengelolaan PDAM di bawah Perseroda harus lebih efisien agar tarif air bisa lebih adil dan terjangkau. Dana dari Pemprov harus benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.

Pemprov Kaltim juga membuka peluang untuk mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain yang dinilai sukses dalam mengelola air bersih, salah satunya Provinsi Sumatera Utara.

“Kita tidak ragu belajar dari daerah yang sudah lebih maju dalam pengelolaan air minum,” tambah Rudy.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama PDAM Bontang Suramin mengatakan pihaknya telah melakukan studi banding dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Biro Ekonomi dan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur.

“Hasilnya akan kami bahas lebih lanjut bersama untuk merumuskan kebijakan pengelolaan air bersih yang paling tepat,” ungkap Suramin.

[RWT]