Kaltimtoday.co, Samarinda - Pedagang kaki lima (PKL) di Tepian Mahakam akhirnya bisa kembali berjualan pada 20 November mendatang. Hal itu diputuskan melalui rapat persiapan pembukaan yang digelar Pemkot Samarinda bersama Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM), Kamis (11/10/2021). 

Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi mengungkapkan pembukaan PKL di Tepian Mahakam juga harus dibarengi dengan pemahaman bahwa lokasi tersebut adalah ruang terbuka hijau (RTH). Keindahan Sungai Mahakam pun dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. 

"Fungsi RTH-nya tetap kami pertahankan. Jadi Tepian Mahakam juga harus dalam keadaan aman dan nyaman. Jangan sampai dengan hadirnya PKL berjualan, jadi kehilangan fungsi utama RTH," ungkap Rusmadi kepada awak media. 

Jika Tepian Mahakam memang bisa memberikan dampak untuk sektor ekonomi, maka pemkot bersedia untuk melakukan. Namun tetap dengan mempertahankan ruang yang ada. 

"Kalau sudah buka ya kami harapkan buka teruslah. Mudah-mudahan Covid-19 tidak ada lagi. Jam operasional kami sesuaikan dengan  PPKM level 2. Jadi dari pukul 16.00-21.30 Wita," lanjutnya. 

Rusmadi juga memastikan di Tepian Mahakam tidak akan ada parkir. Namun, parkir akan dipindah ke ruas-ruas jalan di antara Kantor Gubernur Kaltim sampai ke Jalan Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Petugas parkir nanti juga datang dari masyarakat sendiri yang akan dibina oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Perihal parkir akan tetap menjadi tanggung jawab Dishub. 

"Ini kan baru kami mulai, apalagi terkait dengan sektor ekonomi rakyat. Jadi belum apa-apa, jangan berpikir retribusi. Terpenting, kami mau memastikan bahwa PKL saat berdagang bisa berusaha tertib," tambah Rusmadi. 

Kemungkinan, pada hari-hari pertama akan memerlukan pengawasan ekstra. Namun seiring berjalannya waktu, nantinya akan menyesuaikan dengan keadaan. PKL ini pun pelan-pelan akan menggunakan transaksi non tunai. 

Pemkot juga bekerja sama dengan Bankaltimtara untuk pengadaan 27 rombong para PKL. Sebab rombong akan dibuat sama dan berseragam. Rombong akan diserahkan oleh Bankaltimtara ke Dinas Koperasi dan UKM Samarinda, kemudian diserahkan ke IPTM. 

Rencananya penyerahan rombong berlangsung pada Senin mendatang. 1 rombong akan diisi 3-4 pedagang. Kemudian ada pula 33 meja berdiri, 132 kursi, dan 12 meja lesehan. Semua disesuaikan dengan kebutuhan. 

Ditemui di tempat yang sama, Pimpinan Bidang Layanan Cabang Utama Bankaltimtara Samarinda, Eryuni Ramli Okol mengungkapkan bahwa ada 27 rombong yang akan diserahkan dari dana CSR Bankaltimtara. 

"Ini murni bantuan dari Bankaltimtara. Kami pasti ada koordinasi dulu dengan pemkot berapa banyak kebutuhannya. Tidak boleh terlalu banyak juga, makanya hanya 27," ungkap Eryuni. 

Pihaknya pun berharap, bantuan ini bisa mendukung program Pemkot Samarinda. Di setiap rombong pedagang juga akan disiapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran non tunai.

"Insyaallah hari Rabu nanti kami akan sosialisasikan kepada pedagang tersebut soal QRIS. Cashless juga bisa digunakan semua kalangan. Dalam rangka digitalisasi yang dicanangkan pak wali kota. Kami dukung itu," sambungnya.

Terpisah, Dewan Penasehat (IPTM), Mis Heldy Zahri berharap bahwa 27 rombong itu bisa segera diserahkan kepada IPTM. Kemudian IPTM menyerahkannya ke pedagang. Hal itu bertujuan agar IPTM tetap bisa mengontrol rombong tersebut tetap digunakan sesuai fungsi. 

"Pedagang terdiri dari 27 kelompok. Secara keseluruhan ada 96 orang. Jadi 1 kelompok ada yang 3-4 pedagang. Mereka berjualan juga sesuai jenis makanan atau minuman masing-masing," jelas Heldy. 

PKL akan berjualan di 2 segmen. Segmen pertama ada yang di depan Kantor Gubernur Kaltim dan segmen kedua tepat di depan Kantor PLN. Di depan Kantor Gubernur Kaltim ada 12 rombong, di situ pihaknya menggunakan meja lesehan. Sedangkan di segmen kedua, ada 15 rombong yang diisi dengan meja dan kursi.

"Kami sepakat, mudah-mudahan terwujud kalau pedagang di Tepian Mahakam bisa jadi percontohan buat PKL lainnya. Pemkot mau mengelola PKL di Samarinda dengan baik," lanjut Heldy. 

Perlahan, ada beberapa fasilitas yang akan diperbaiki. Salah satunya toilet. Rencananya, pemkot akan mengganti dengan toilet yang lebih representatif. Disebutkan Heldy, PKL belum ditarik retribusi. Namun ke depannya pasti ada penarikan dan IPTM bersedia untuk itu. Sebab jika ada penarikan retribusi, pemkot memiliki kewajiban untuk membina para PKL. 

"Tadi juga kami sepakat, tidak boleh ada anak jalanan, pengamen, pengemis. Itu jadi urusan pemkot. Kami pasti akan bantu mengingatkan karena di IPTM ada petugas keamanan. Di sana juga ada Satpol PP yang ditugaskan," tandas Heldy.

[YMD | TOS]