Kaltimtoday.co, Samarinda - Demi menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim soal aset, Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Kaltim akan meninjau 10 kabupaten dan kota pada minggu depan.

Ketua Pansus, Sarkowi V Zahry menyampaikan bahwa, hasil konsultasi Pansus Aset ke BPK Perwakilan Kaltim ada beberapa catatan dan saran yang diterima. Yakni soal temuan serta rekomendasi BPK selama ini terkait aset agar bisa ditindaklanjuti dan dipelajari.

"Tiap tahun, BPK selalu memberikan catatan kepada kinerja Pemprov Kaltim atas berbagai hal. Termasuk soal aset yang selalu muncul catatan untuk dilakukan perbaikan," ungkap Sarkowi kepada awak media belum lama ini.

Dicontohkannya seperti aset Kaltim yang dikuasai pihak lain dan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun hasil keuntungan yang diperoleh tidak sesuai. Selain itu, aset yang dikelola perusahaan daerah (Perusda) yang tidak dikelola secara maksimal, dan yang tidak terdata secara baik atau dokumen tidak lengkap, hingga persoalan aset yang lain.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

 

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

View this post on Instagram

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Bupati Mahulu Resmi Perpanjang Masa Jabatan Petinggi dan BPK

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

Baca Juga: Pansus LKPj Gubernur Kaltim Kritisi Temuan BPK Soal Penyaluran Beasiswa Kaltim Tuntas, Potensi Tidak Tepat Sasaran

Baca Juga: Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Disdikbud Putuskan Kedudukan SMAN 10 Samarinda, Jadi Sekolah Reguler atau Asrama

"Aset Kaltim itu tersebar di kabupaten kota se-Kaltim, makanya kami ada 16 orang anggota Pansus Aset berbagi tugas menjadi beberapa kelompok," ungkap politisi dari Fraksi Golkar ini.

Pansus pun berharap kerja sama dari Pemkab atau Pemkot yang aset Kaltim berada di wilayah setempat untuk memberi informasi mengenai hal itu. Dengan selesainya Perda itu, ungkap Sarkowi, juga disertai kejelasan dan tertibnya data pengelolaan aset.

"Semoga dengan adanya regulasi terkait aset, pengelolaan aset Kaltim bisa lebih tersistem dan profesional. Mulai perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan sampai pengendaliannya," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]