Kaltimtoday.co, Samarinda - Demi menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim soal aset, Panitia Khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) DPRD Kaltim akan meninjau 10 kabupaten dan kota pada minggu depan.

Ketua Pansus, Sarkowi V Zahry menyampaikan bahwa, hasil konsultasi Pansus Aset ke BPK Perwakilan Kaltim ada beberapa catatan dan saran yang diterima. Yakni soal temuan serta rekomendasi BPK selama ini terkait aset agar bisa ditindaklanjuti dan dipelajari.

"Tiap tahun, BPK selalu memberikan catatan kepada kinerja Pemprov Kaltim atas berbagai hal. Termasuk soal aset yang selalu muncul catatan untuk dilakukan perbaikan," ungkap Sarkowi kepada awak media belum lama ini.

Dicontohkannya seperti aset Kaltim yang dikuasai pihak lain dan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun hasil keuntungan yang diperoleh tidak sesuai. Selain itu, aset yang dikelola perusahaan daerah (Perusda) yang tidak dikelola secara maksimal, dan yang tidak terdata secara baik atau dokumen tidak lengkap, hingga persoalan aset yang lain.

Baca Juga: Pemulihan Pasca Demo di Tengah Efisiensi, Ketua DPRD Kaltim: Tidak Ada Perbaikan, Hanya Pembersihan

 

Baca Juga: Seno Aji Instruksikan Pemulihan Pasca Demo, Minta Sekretariat Dewan Lakukan Perbaikan

Baca Juga: Kaltim Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Dana Kompensasi Rp25 Miliar

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SPMB 2025: Masalah Teknis hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kebangkitan Sepak Bola Daerah Lewat Kolaborasi dan Pembinaan Berkelanjutan

Baca Juga: Regulasi dan Keterbatasan Waktu Jadi Alasan APBD Perubahan Kaltim 2025 Tanpa BanKeu, Hibah, dan Bansos

Baca Juga: Rapat Paripurna ke-23, DPRD Kaltim Dorong Raperda Strategis untuk Pendidikan Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

Baca Juga: Sidak ke SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Sarpras untuk Pembelajaran Siswa Baru

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Insiden Gantung Diri di RS AWS, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi Soroti Minimnya Layanan Deteksi Psikologis Rentan

"Aset Kaltim itu tersebar di kabupaten kota se-Kaltim, makanya kami ada 16 orang anggota Pansus Aset berbagi tugas menjadi beberapa kelompok," ungkap politisi dari Fraksi Golkar ini.

Pansus pun berharap kerja sama dari Pemkab atau Pemkot yang aset Kaltim berada di wilayah setempat untuk memberi informasi mengenai hal itu. Dengan selesainya Perda itu, ungkap Sarkowi, juga disertai kejelasan dan tertibnya data pengelolaan aset.

"Semoga dengan adanya regulasi terkait aset, pengelolaan aset Kaltim bisa lebih tersistem dan profesional. Mulai perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan sampai pengendaliannya," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]