Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi merilis usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam usulan tersebut, UMK Kukar 2026 naik hampir 6 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan kebijakan UMSK yang ditetapkan lebih variatif per sektor.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, UMK Kukar tahun 2025 yang ditetapkan pada akhir 2024 berada di angka Rp3.766.379. Angka tersebut kemudian menjadi dasar evaluasi dalam penetapan upah tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara kita berada di angka 5,62 persen dengan tingkat inflasi daerah di angka 1,77 persen, maka disepakati nilai variabel alpha di angka 0,75,” ujar Aulia membacakan rilis tersebut, Selasa (23/12/2025).

Berdasarkan formula tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar mengusulkan UMK 2026 sebesar Rp 3.991.797. Angka ini mengalami kenaikan Rp 225.418 atau setara 5,99 persen dibanding UMK tahun 2025.

Selain UMK, Pemkab Kukar juga mengusulkan UMSK 2026 untuk delapan sektor usaha. Berbeda dengan tahun sebelumnya, nilai UMSK pada 2026 tidak lagi disamaratakan, melainkan ditetapkan berbeda-beda sesuai karakteristik sektor.

Beberapa sektor yang masuk dalam penetapan UMSK antara lain perkebunan kelapa sawit, batu bara, pertambangan gas alam, jasa penunjang pertambangan migas, industri kapal dan perahu, pertambangan minyak bumi, serta pemanenan kayu. Meski berbeda, Aulia menekankan bahwa selisih antar sektor tidak terlalu jauh.

“Dinamika ini memperlihatkan ada beberapa sektor yang memang masih menjadi sektor primadona di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

Sebagai catatan, seluruh angka UMK dan UMSK 2026 tersebut masih bersifat usulan pemerintah daerah. Penetapan final akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur setelah seluruh rekomendasi dari kabupaten diterima.

[RWT]