Kaltimtoday.co, Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun meninjau langsung rumah potong hewan (RPH) di Sungai Siring Samarinda, Senin (7/3/2022). Kepada awak media, Andi mengaku sudah lama tahu dan mengidentifikasi adanya RPH dan rumah potong unggas (RPU).

"Setiap kali saya melihat lokasi ini dari luar, saya selalu yakin bahwa lokasi ini barang yang sangat mewah dan mahal. Tapi belum produktif. Sebab dukungan kami dari pemkot juga belum maksimal," jelas Andi.

Mulai minggu ini, Andi berkomitmen untuk membahas lebih lanjut demi mewujudkan 2 aset tersebut sebagai aset yang produktif di masa depan. Andi juga telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyiapkan paparan pada Jumat mendatang.

Kemudian, dari paparan itu akan ditentukan mana yang bisa masuk ke dalam skema APBD dan mana yang bisa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

"Termasuk di dalamnya ada keinginan kami menjadikan ini sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) potensial. Kami baru hari ini tahu dan publik juga harus tahu bahwa, ayam nunukan justru di sini populasinya lebih potensial daripada dari Nunukan sendiri," lanjutnya.

Hal itu disebabkan karena ayam Nunukan itu dikembangkan dengan baik di tempat tersebut. Istilah lainnya adalah plasma nutfah. Alias bahan dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat.

"Ke depan saya sudah meminta UPT dan Dinas Pertanian untuk membuat proposal atau rancangan. Sebab kebutuhan kita terhadap daging ayam masih sangat besar, kami akan kerjasamakan dengan perusda. Sebenarnya sudah MoU," tambah Andi.

Nantinya, akan dibuat kandang close house yang modern dan tidak berbau. Secara paralel, ujar Andi, pemkot juga akan membangun infrastrukturnya. Manfaat lain yang akan didapat adalah penataan aset yang permanen. Pemagaran pun segera diberlakukan karena di lokasi RPH tersebut.

"Total di bagian atas sebenarnya sudah ada kurang lebih 10 hektar. Namun sebagian sudah diberikan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Samarinda untuk pendirikan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) sekitar 8 hektar," bebernya.

Namun di sisi lain masih ada 10 hektar lagi. Sehingga, Andi meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda untuk menyusun di APBD Perubahan, jika waktunya cukup. Jika tidak, akan disusun di APBD murni.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Ini yang akan kami buat masterplan-nya, supaya aset ini bisa dimanfaatkan dengan optimal. Di RPH, selain ada rumah potong hewan juga ada pasar hewan. Itu akan kami tata ulang. Kami bisa buat skenario, pemerintah yang bangun fasilitas kandang ayamnya di pasar hewan ya. Semua kandang ayam di RPH akan kami pindah ke pasar hewan," tambah Andi lagi.

Opsi pola dengan pihak ketiga, ujar Andi, mereka bisa membangun sendiri tapi mengikuti desain dari pemerintah. Atau pemerintah yang membangun, pihak ketiga yang menyewa. Selain itu, dirinya juga meminta Varia Niaga Samarinda untuk masuk di tempat tersebut.

"Di lain pihak, selama ini tata niaga daging, ada kurang lebih 33 ribu unggas yang harusnya masuk sumber PAD kami. Berarti kan terjadi kebocoran. Sebab daging dari luar kami tak bisa bendung. Padahal sudah ada perwali dan perdanya yang bisa kami tegakkan," bebernya.

Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh Kartika Hatmisari turut menambahkan, jika RPH bisa diubah sebagai sistem yang higienis, maka akan meningkatkan PAD. Misalnya saja, permintaan dari industri katering dan hotel tentu meningkat dibanding membeli bahan baku yang beku.

"Untuk saat ini yang masuk PAD itu jasa sewa kandang istirahat dan sewa fasilitas pemotongan. Kita satu-satunya di Kaltim yang punya sertifikal halal. Jadi kami ada menyediakan juru sembelih halal (Juleha) di RPH," tambah Kartika.

Tidak maksimalnya RPH dan RPU karena terbatasnya anggaran. Sebab untuk menyiapkan sistem yang semi modern, diperlukan investasi besar. Termasuk penggunaan listrik.

Sementara itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Maskuri menjelaskan bahwa, ke depan akan ada rencana untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan. Lalu membangun RPU sebagai penyangga yang bisa masuk di Samarinda. Ada 3 titik yang belum ter-cover, Loa Janan, Kukar, dan perbatasan Kukar-Samarinda daerah Patung Lembuswana.

"Kami tahu yang masuk di pasar, 1 hari itu 50-60 ribu ekor ayam. Sementara yang ter-cover baru di RPU mandiri dan kota, itu sekitar kurang dari 10 ribu. Itu yang tidak ter-cover. Itu baru bisa dikawal kalau tegas dengan perwali. Tidak dibenarkan potong ayam selain di RPU. Tidak boleh di rumah, tidak boleh di pasar. Masalahnya di sini transportasi lagi," tutupnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.