Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai serius menyiapkan sistem transportasi massal yang ditargetkan bisa beroperasi pada 2027. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahap awal dengan fokus pada pembangunan sistem pendukung seperti perencanaan, review DED (Detail Engineering Design) halte, jalur, hingga sarana lainnya.

Langkah ini, kata Andi Harun, dilakukan agar sistem transportasi yang akan diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi demografi dan karakteristik perjalanan masyarakat Kota Tepian. Ia menegaskan, Pemkot tidak ingin terburu-buru menggelontorkan anggaran tanpa kesiapan yang matang.

“Tadi Dishub paparan soal transportasi massal dalam bentuk bus dengan sistem buy the service (BTS). Kita diskusi panjang karena banyak yang harus disiapkan sebelum implementasi. Kalau hanya ikut-ikutan daerah lain, bisa jadi bumerang,” ujar Andi Harun Rabu (30/7/2025).

Ia menyoroti bahwa sistem BTS merupakan konsep bersubsidi yang membutuhkan anggaran besar. Berdasarkan hitungan awal, satu trayek saja membutuhkan subsidi hingga Rp60 miliar per tahun dari APBD. Oleh sebab itu, Andi menilai penting untuk memperhitungkan kemampuan fiskal daerah sebelum memutuskan implementasi.

“Kita harus sesuaikan dengan kapasitas keuangan kita. Tidak bisa langsung sediakan bus lalu berpikir semuanya akan lancar. Kalau belum ada jalur khusus, pengawasan belum siap, SDM belum kuat, ya bus bisa ikut terjebak macet. Itu akan jadi ironi,” jelasnya.

Selain itu, ia mengkritisi pendekatan yang hanya fokus pada pengadaan bus tanpa memperhatikan sistem pendukung lainnya. Menurutnya, transportasi massal yang ideal wajib terintegrasi dengan moda lain seperti ojek daring, pejalan kaki, dan angkutan kota. Bila tidak, justru berisiko menimbulkan kekacauan baru di jalanan.

Andi Harun juga mengusulkan agar Pemkot tidak harus menggandeng vendor dari luar untuk pengoperasian sistem. Ia menyarankan kerja sama antara Pemkot dengan pengusaha lokal untuk menekan biaya dan menjaga keberlanjutan layanan. 

“Kalau kita bangun sendiri sistemnya, replikasi teknologinya, kita bisa beli bus langsung. Biayanya jauh lebih murah dibanding pakai pihak ketiga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Harun turut mengungkapkan bahwa kesalahan terbesar adalah memberikan subsidi besar namun tidak bisa menjamin keberlanjutan karena fiskal yang fluktuatif. 

“Bayangkan, kalau kita sudah beri subsidi lalu tahun depan APBD kita turun dan layanan dihentikan, itu bisa menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Makanya harus hati-hati dari awal,” katanya.

Hasil rapat terbaru dengan Dishub menyepakati bahwa tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan sistem transportasi, sementara pengadaan bus akan diprogramkan pada 2027, dengan pendekatan yang lebih inovatif dan efisien.

“Lebih baik kita pelan-pelan, tapi sistem matang. Jangan sampai transportasi massal yang niatnya mengurangi macet justru jadi sumber macet baru karena salah strategi,” tutup Andi Harun.

[NKH | RWT]