Kaltimtoday.co, Samarinda - Ada 8 penyakit katastropik atau penyakit yang memerlukan perawatan dan membutuhkan biaya sangat besar, diantaranya adalah sakit jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, leukemia.

Hal itu diungkapkan Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan Samarinda, Mangisi Raja Simarmata, saat melakukan virtual meeting dengan sejumlah instansi pemangku kepentingan di Samarinda, Selasa (18/8/2020).

Dijelaskan Mangisi, untuk penanganan dan perawatan penyakit jantung, BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sampai Rp 84 miliar. Lalu untuk penyakit kanker dikeluarkan uang senilai Rp 52 miliar. Kemudian BPJS Kesehatan juga mencatat, pembayaran untuk pengobatan atau klaim penyakit stroke mencapai Rp 19 miliar.

“Adapun untuk kasus gagal ginjal dikucurkan Rp 4,3 miliar. Sementara untuk penyakit Leukaemia dibayarkan klaim sebesar Rp 4,3 miliar. Jadi kalau ditotal untuk membiayai jenis penyakit ini tadi selama tahun kemarin menyentuh angka Rp 174 miliar,” jelasnya.

Selain itu dia juga mencatat hingga Juli 2020,  biaya pelayanan atau berobat yang telah dibayarkan ke fasilitas kesehatan telah mencapai Rp 452 Miliar. Sementara penerimaan iuran baru mencapai Rp 200 Miliar.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Satgas Covid-19 Kaltim mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat rendah, hanya 30 persen. Apa bukti masyarakat sudah tidak peduli dengan Covid-19? **) Koreksi infografis tertulis 18 Juli, yang benar 18 Agustus. #kaltim #infografis #samarinda #balikpapan

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 19 Agu 2020 jam 5:44 PDT

Sehingga BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan. Sebab, penerimaan total dana iuran dalam tujuh bulan tak sebanding dengan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan yang jadi mitra BPJS Kesehatan.

Sementara, Sekretaris Daerah Samarinda Sugeng Chairuddin ketika memimpin rapat tersebut memberikan apresiasi kepada kinerja BPJS Cabang Samarinda dimana dalam kondisi keuangan yang cukup sulit tetapi masih mengutamakan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Samarinda.

Sugeng mengakui jika semua dibebankan ke pemerintah juga sangat berat, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Apalagi ada kebijakan pemotongan dan pengalihan anggaran yang memang sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat.

“Harapan kami di Pemkot Samarinda, dana yang turun dari pemerintah pusat tidak dipotong,” ujarnya.

[TOS]