Kaltimtoday.co, Berau - Berau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur. 

Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih Berau, dan ke-8 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025).

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyampaikan, predikat yang berhasil dipertahankan oleh Berau tersebut menjadi gambaran komitmen pemerintah daerah dalam hal pemeriksaan pelaporan keuangan yang baik dan benar.

“Laporan hasil pemeriksaan disampaikan tepat waktu, dan kami berterima kasih atas dukungan Kepala daerah serta DPRD. Beberapa rekomendasi kami harap menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Namun begitu, pemkab tidak boleh langsung bersenang diri. Sebab, masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dan bahan evaluasi oleh tim BPK saat melakukan pemeriksaan.

Menyikapi hal ini, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan, segala bentuk evaluasi oleh BPK akan menjadi rujukan kedepan, agar proses pencatatan keuangan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang disampaikan tim pemeriksaan.

Hasil tersebut, menurut dia tak terlepas dari kerja sama seluruh pihak di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga, unsur pemerintah daerah dapat terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

“Ini adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh perangkat daerah. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menunjukkan integritas, sinergi, dan profesionalisme,” ucap Sri Juniarsih.

Ia menambahkan bahwa WTP bukan hanya simbol keberhasilan administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Capaian ini bukan akhir, melainkan menjadi tolok ukur untuk terus memperbaiki diri. Kami tidak boleh lengah. Rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai wujud komitmen kami terhadap tata kelola yang bersih dan berorientasi pelayanan publik,” tegasnya.

Senada akan hal itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyampaikan, apresiasi dan menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal pengelolaan anggaran. Ia menyebut opini WTP sebagai simbol kepercayaan publik yang harus dijaga.

“DPRD akan terus mendukung dan memastikan bahwa rekomendasi dari BPK ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh OPD,” tegasnya.

Selain Kabupaten Berau, BPK RI Perwakilan Kaltim juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]