Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2025 mendatang. 

Hal ini disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, saat menerima kunjungan jajaran MUI Kaltim bersama MUI PPU, Senin (19/5/2025) kemarin. Dalam audiensi tersebut, Mudyat menyambut positif rencana penyelenggaraan Rakorda KPEU di wilayahnya dan berharap forum itu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal edukasi dan penyadaran akan pentingnya kehalalan produk, terutama daging.

“Kami dari Kabupaten PPU menyambut baik Rakorda Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang akan dilaksanakan bulan Oktober tahun 2025 mendatang. Mudah-mudahan rakor ini bisa menjadi seperti yang kita harapkan," kata Mudyat Noor.

Ia menegaskan, pentingnya kegiatan ini bukan hanya terletak pada seremoni, tetapi juga pada pelatihan penyembelihan hewan dan pemahaman halal yang benar dan menyeluruh bagi masyarakat. Menurutnya, aspek pemenuhan standar halal harus bisa menyentuh langsung kesadaran umat di tingkat akar rumput.

“Kita berharap kegiatan ini memang betul-betul bisa menyentuh langsung ke pemahaman terhadap masyarakat, karena memang yang paling sulit adalah disitu,” ucap Mudyat.

“Jadi mudah-mudahan seluruh proses yang berkenaan apalagi menyangkut hajat hidup umat muslim yang berada di Kabupaten PPU ini sudah memenuhi standar halal," tambahnya. 

Ketua MUI Kaltim, Muhammad Rasyid, menyampaikan bahwa fokus utama Rakorda nanti adalah penguatan ekonomi umat melalui percepatan sertifikasi halal. Ia menuturkan sejak 2022, MUI PPU telah aktif membantu lebih dari 700 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

"Tim halal MUI PPU juga telah mendapatkan predikat terbaik dari Universitas Mulawarman sebagai pendamping halal," jelas Rasyid.

Tak hanya itu, MUI PPU juga disebut telah menjalin komunikasi dengan DPRD terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang implementasi halal. Upaya ini dinilai sebagai langkah konkret dalam membangun ekonomi umat berbasis nilai-nilai syariah.

Rakorda KPEU kali ini akan mengangkat tema “Penguatan Ekonomi Umat melalui Sinergi dan Inovasi Berbasis Syariah.” Menurut Rasyid, tema tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara MUI, pemerintah daerah, pelaku usaha UMKM syariah, dan lembaga keuangan berbasis syariah.

"Maksud dari tema tersebut ialah bagaimana mengangkat ekonomi umat, bersinergi, berkolaborasi antara MUI dengan Pemerintah serta pelaku usaha UMKM Syariah dan Perbankan," tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]