Kaltimtoday.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka menghadapi tantangan kependudukan dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) se-Kaltim yang digelar di Swissotel Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (23/7/2025).

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita menekankan bahwa tantangan kependudukan bukan hanya soal jumlah, melainkan kualitas hidup penduduk.

“Persoalan penduduk tidak hanya bicara kuantitas, tapi juga kualitas. Pendekatan pembangunan harus berbasis kependudukan dan melibatkan kolaborasi semua sektor, mulai dari pusat hingga daerah,” ujar Sorayalita.

Rakorda ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya pengendalian penduduk. Sorayalita juga menegaskan bahwa isu kependudukan tidak bisa hanya ditangani oleh BKKBN atau dinas terkait saja, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perangkat desa.

Dalam masa bonus demografi yang berlangsung sejak 2020 hingga 2045, Kalimantan Timur—terutama sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara—didorong menjadi pelopor pembangunan berbasis SDM unggul. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) pun disebut sebagai kerangka penting yang harus diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan.

“Mempersiapkan generasi unggul tidak bisa ditunda dan tidak bisa dilakukan sendiri. Semua pihak harus terlibat aktif,” tegasnya.

Rakorda PPKB 2025 ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan konkret dalam menghadapi isu kependudukan. 

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]