Kaltimtoday.co, Balikpapan - Sejak 28 Oktober hingga 4 November 2020 lalu, para anggota DPRD Kaltim melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Semangat untuk menjaring aspirasi masyarakat tidak surut. Sama halnya aeperti yang dilakukan oleh Fitri Maisyaroh, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS.

Ketika kembali ke Balikpapan, Fitri menerima keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Salah satunya seperti penanganan banjir yang terkadang masih menghantui Kota Beriman. Masyarakat meminta agar segera ada solusi yang mampu menyelesaikan persoalan banjir. Meskipun normalisasi sungai sudah dilakukan, banjir tetap datang. Contohnya seperti di daerah Damai Baru, MT Haryono, BJ BJ, dan Beller.

Selain soal lingkungan, permasalahan di bidang pendidikan juga turut dikeluhkan. Salah satunya perihal zonasi sekolah. Warga meminta agar sekiranya warga yang berasal dari RT-RT terdekat dengan sekolah bisa diperhatikan. Tujuannya agar bisa masuk ke dalam kategori Bina Lingkungan. Secara jarak tempuh ke sekolah memang sangat dekat dan bisa ditempuh dengan jalan kaki, namun ada yang tidak termasuk ke dalam zona Bina Lingkungan.

"Warga Balikpapan Tengah mengeluhkan karena belum ada 1 pun SMA/SMK di lingkungan kecamatan Balikpapan Tengah. Warga minta segera diprioritaskan untuk bangun sekolah di sana agar memudahkan jarak jangkau anak didik ke sekolah," ungkap Fitri dalam rilisnya.

Masih seputar pendidikan, warga juga meminta untuk dibangun lagi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sebab sejauh ini, Balikpapan hanya memiliki 1 MAN. Selain itu, rencana penambahan SMK negeri di Balikpapan yakni SMK 7 diharapkan warga juga bisa segera terealisasi. Sebab melihat kejadian tahun lalu bahwa masih banyak anak didik yang belum tertampung di sekolah-sekolah negeri. Terlebih lagi bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Sedangkan dari pendidikan tinggi, pihak perguruan tinggi juga mengeluhkan sulitnya mengurus hak paten atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pihak perguruan tinggi berharap, hal tersebut bisa dengan mudah diurus.

Sedangkan dari sisi kesehatan, warga juga berharap untuk ada dibangun Rumah Sakit Islam di Balikpapan. Sebab belum ada sama sekali. Berkaitan dengan Covid-19 pun, warga berharap ada solusi yang lebih luas dan merata bagi mereka yang kehilangan sumber penghasilan. Data Program Keluarga Harapan (PKH) juga dinilai kurang update. Besar harapan warga agar data tersebut bisa diperbaharui secara berkala dan sesuai dengan data terkini.

"Warga juga sampaikan bahwa usulan-usulan warga melalui e-planning kurang diperhatikan. Padahal usulan sudah masuk sejak bertahun-tahun yang lalu," tandasnya.

[YMD | TOS | ADV DPRD KALTIM]