Kaltimtoday.co, Samarinda - Tata kelola aset daerah yang dilakukan Pemprov Kaltim tuai sorotan dari anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Dia menyebut masih banyak aset-aset daerah yang belum tercatat. Khususnya aset Pemprov Kaltim sebelum 2008 silam.

Hal itu disampaikan Sapto saat berlangsung kegiatan diskusi terkait hasil pemeriksaan BPK terbadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai aset yang sudah dipisahkan ini bisa hilang. Item-item aset ini strategis. Oleh sebab itu saya mau bagaimana aset-aset kita ini tidak terkikis," ungkap Sapto kepada awak media.

Legislator dari Fraksi Golkar sekaligus anggota Pansus Barang Milik Daerah itu juga pernah membahas soal tata kelola aset di hadapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Diketahui, saat ini ada sejumlah aset daerah yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Namun, sangat minim dalam menyumbang kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).

"Andai kata aset yang dipisahkan, jangan sampai rugi. Itu bagaimana upaya kita melindungi aset itu," lanjutnya.

Alhasil, Sapto memberi saran agar penataan kelola aset bisa diperbaiki sejak sekarang. Misal, ketika mengelola aset bangunan fisik dan lahan. Harapannya, aset tersebut mampu terdata berdasarkan system by name by address.

"Ke depan kita harus mencoba melakukan itu. Kemarin juga waktu saya kunjungan ke Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa aset itu suatu hal yang unik, kelihatannya di depan sehat tapi di dalamnya belum tentu," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]