Kaltimtoday.co - Mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi di Indonesia bersiap menggelar aksi demonstrasi untuk menyoroti dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Selasa (20/10/2026). Aksi unjuk rasa yang digagas oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) tersebut akan dipusatkan di dua lokasi di Jakarta Pusat.

Koalisi mahasiswa lintas kampus ini berencana menyuarakan sejumlah persoalan strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Isu yang disorot meliputi kondisi ekonomi, keberlangsungan demokrasi, upaya pemberantasan korupsi, hingga persoalan lingkungan dan pendidikan. 

Sembilan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang terlibat dalam aliansi Komite Sadar tersebut terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan BEM Universitas Diponegoro (BEM Undip). 

Selain itu, bergabung pula BEM Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes), Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga (BEM Unair), serta Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB). 

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menjelaskan bahwa, rangkaian demonstrasi mahasiswa besok akan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama diisi dengan aksi simbolik di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan aksi massa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada pukul 15.00 WIB. Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, massa mahasiswa UI tidak berkumpul terlebih dahulu di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, melainkan langsung menuju titik lokasi unjuk rasa di Jakarta.

"Ini berangkat langsung ke titik aksi, Mas," ujar Yatalathof saat dihubungi, Senin (19/10/2026).

Sebelum turun ke jalan, Komite Sadar menghimpun aspirasi masyarakat melalui survei terhadap 560 responden di berbagai wilayah Indonesia dari Sumatra hingga Papua. Berdasarkan survei internal koalisi tersebut, sebanyak 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta kabinetnya belum berhasil menjalankan tugas selama dua tahun terakhir.

Hasil tersebut merupakan temuan dari jangkauan responden internal Komite Sadar dan bukan cerminan sikap seluruh masyarakat Indonesia. Selain evaluasi kinerja, responden menyampaikan sejumlah isu mendesak, mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok, pembatasan kebebasan berpendapat, dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tingginya biaya pendidikan, hingga ancaman deforestasi dan kebakaran hutan.

Komite Sadar menjadikan temuan survei ini sebagai salah satu landasan penyusunan poin tuntutan yang dibawa dalam aksi di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani. 

[RWT]