TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Risiko kebakaran permukiman akibat gangguan kelistrikan di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

Selain instalasi kabel tua yang tidak layak, pemadaman listrik secara berulang turut disorot lantaran dikeluhkan warga hingga memicu kerusakan peralatan elektronik.

Ahmad Yani menyampaikan bahwa upaya pencegahan kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada penggunaan kompor dan gas di rumah tangga.

Kondisi instalasi listrik di permukiman warga juga membutuhkan perhatian khusus, terutama jaringan kabel yang sudah berumur dan berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Menurut Yani, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait harus memastikan seluruh instalasi kelistrikan yang digunakan masyarakat memenuhi aspek standar keamanan.

Ia menegaskan kabel maupun infrastruktur kelistrikan yang tidak lagi layak tidak boleh terus dibiarkan karena sangat rentan memicu korsleting hingga kebakaran.

"Pencegahan bukan hanya menyangkut persoalan kompor dan gas, tetapi juga arus listrik. Pemerintah perlu menyikapi persoalan ini, termasuk memastikan instalasi listrik benar-benar aman," kata Yani, Sabtu (17/10/2026).

DPRD Kukar berkomitmen mencari langkah intervensi guna mengatasi persoalan instalasi serta fasilitas kelistrikan dengan menggandeng PT PLN (Persero).

Langkah tersebut diambil menyusul maraknya insiden kebakaran permukiman yang diduga kuat dipicu oleh hubungan arus pendek listrik.

"Kami di DPRD akan mencoba mencari cara untuk mengintervensi persoalan instalasi dan fasilitas kelistrikan ini, termasuk komponen-komponen yang ada di dalamnya, bersama PLN," ujar Yani.

Di samping risiko kebakaran, Yani menumpahkan perhatiannya pada keluhan masyarakat terkait tingginya frekuensi pemadaman listrik bergilir.

Gangguan aliran listrik tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan alat-alat elektronik rumah tangga.

Yani menilai persoalan kelistrikan ini harus ditelusuri secara mendalam, mulai dari keandalan komponen, kelayakan peralatan, hingga kondisi infrastruktur pendukung penyaluran listrik.

Evaluasi komprehensif dianggap krusial agar akar penyebab gangguan berulang dapat teridentifikasi sehingga tidak terus merugikan masyarakat.

"Termasuk bagaimana supaya tidak terjadi pemadaman berulang. Ini perlu kita sikapi bersama," tutur Yani.

Ke depan, DPRD Kukar merencanakan peninjauan lapangan secara langsung serta menjadwalkan koordinasi intensif bersama manajemen PLN.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong perbaikan menyeluruh pada infrastruktur kelistrikan sekaligus menekan risiko kebakaran permukiman di seluruh wilayah Kukar.

"Kita ingin persoalan ini dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang," pungkas Yani.

[TOS | ADV DPRD KUKAR]