Kaltimtoday.co, Sangatta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei penilaian integritas 2021 terhadap pemerintahan daerah yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Survei penilaian integritas ini meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Dari hasil survei tersebut Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mendapat nilai terendah, yakni 59,94 yang artinya tingkat integritas sangat rentan.

Baca Juga: Cerita dari Dapoer Bintang: Ketika CSR Mendorong Kemandirian Ekonomi Warga Kaliorang

 

Baca Juga: Muara Wahau Jadi Titik Awal Peluncuran Nasional Program TAMASYA oleh BKKBN

Baca Juga: Rakorda PPPA Kaltim 2025 Dorong Sinergi Percepatan Desa Ramah Perempuan dan Anak

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kaltim Kamaruddin Ibrahim Dinilai Pihak Kuasa Hukum sebagai Perselisihan Perdata

Baca Juga: Kajian KPK: Dana Parpol dan Biaya Politik Mahal Jadi Sumber Korupsi

View this post on Instagram

Baca Juga: KPK Pertimbangkan Pendanaan Partai Politik dari APBN untuk Tekan Korupsi

Baca Juga: Sengketa Belum Usai, Kutim Tetapkan Sidrap Jadi Desa Persiapan, Agus Haris: Belajar Aturan Dulu

Baca Juga: Kisah Jahira Penyuluh Pertanian Tangguh di Kutim, Semangat dan Dedikasi Membangun Pertanian dari Desa

Baca Juga: Pegawai Dinkes Berau Tersandung Korupsi Rp 1,2 Miliar, Kepala Dinas Janji Kooperatif

Baca Juga: Warga Sangatta Menang Sengketa Informasi, Dokumen RIPPM dan RKAB PT KPC Dinyatakan Terbuka

Baca Juga: UU Terbaru, KPK Tidak Bisa Lagi Tangkap Direksi dan Komisaris BUMN yang Korupsi

Baca Juga: Peringati Hari Bumi dan Hari Kartini, PT Indexim Coalindo dan Pegiat Perempuan se-Kaliorang Tanam Pohon Bersama

 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Bantu Siswa Hadapi SNPMB Melalui Bimbingan Belajar Intensif 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman yang ditemui usai membuka kegiatan, Kamis (11/8/2022) menyebutkan, belum bisa memberi tanggapan terkait hasil survei tersebut. Pasalnya, dia mengaku belum menerima data tersebut.

“Biasanya, dari KPK akan menyurati OPD atau dinas terkait atau langsung ke pegawai yang bersangkutan yang akan langsung ditelpon dari KPK,” tandasnya.

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.