Kaltimtoday.co, Sangatta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei penilaian integritas 2021 terhadap pemerintahan daerah yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Survei penilaian integritas ini meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Dari hasil survei tersebut Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mendapat nilai terendah, yakni 59,94 yang artinya tingkat integritas sangat rentan.

Baca Juga: Hasil Survei LSI Strategi di PIlkada Kutim 2024: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi 45,75%, Kasmidi Bulang-Kinsu 34,75%

 

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

Baca Juga: Tersandung Kasus Izin Impor Gula, Berikut Jadwal Sidang Pertama Praperadilan Tom Lembong

Baca Juga: Cerita Nor Ipansyah Warga Kutai Timur, Ubah Lahan Tidur Kembali Produktif

View this post on Instagram

Baca Juga: Aktivis Anti-Korupsi Kritik Proses Hukum Mardani Maming, Nilai Pengadilan Kurang Independen

Baca Juga: Prabowo: Hanya yang Berkomitmen pada Pemerintahan Bersih yang Akan Bersama Saya

Baca Juga: Isran Noor Raih Dukungan Penuh di Kutai Timur

Baca Juga: KPK Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Efektivitas Pemberantasan Korupsi 

Baca Juga: Kejati Kaltim Tetapkan Dua Tersangka Lagi Kasus Korupsi Penyaluran Kredit Bankaltimtara, Negara Merugi Rp 15 Miliar

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Petani di Kutim Terapkan Biogas 

Baca Juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting, PT Indexim Coalindo Raih 2 Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah

 

Baca Juga: KPK Ungkap Kerugian Negara Rp 319 Miliar dalam Kasus Pengadaan APD Covid-19

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman yang ditemui usai membuka kegiatan, Kamis (11/8/2022) menyebutkan, belum bisa memberi tanggapan terkait hasil survei tersebut. Pasalnya, dia mengaku belum menerima data tersebut.

“Biasanya, dari KPK akan menyurati OPD atau dinas terkait atau langsung ke pegawai yang bersangkutan yang akan langsung ditelpon dari KPK,” tandasnya.

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.