Kaltimtoday.co, Sangatta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei penilaian integritas 2021 terhadap pemerintahan daerah yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Survei penilaian integritas ini meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Dari hasil survei tersebut Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mendapat nilai terendah, yakni 59,94 yang artinya tingkat integritas sangat rentan.

Baca Juga: Kesehatannya Memburuk, Hotman Paris Mundur sebagai Pengacara Febrie Adriansyah

 

Baca Juga: Overkapasitas Parah, DPRD Bontang Dorong Kutim Miliki Lapas Sendiri

Baca Juga: Bantah Hotman Paris, Istana Tegaskan Geledah Febrie Tak Perlu Izin Presiden Prabowo

Baca Juga: Penyidikan Korupsi MBG Tetap Jalan, Kejagung Periksa Lebih dari 50 Saksi

Baca Juga: Kortastipidkor Polri Gandeng Pegadaian hingga FBI Verifikasi Uang Asing dan 74 Kg Emas Sitaan

View this post on Instagram

Baca Juga: Dampak Pemangkasan RKAB 2026, Serikat Pekerja Sebut 12 Ribu Pekerja Tambang Kutim Terancam PHK

Baca Juga: Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rugikan Negara hingga Rp24,55 Miliar, Tiga Terdakwa Mulai Disidang

Baca Juga: Polisi Bekukan Ruangan Kafe de'Clan Signature Jaksel, Sita Uang Hampir Rp 60 Miliar

Baca Juga: Kerugian Negara Rp6,8 Triliun, Kejati Kaltim Sita Rp699 Miliar dari Terdakwa PT JMB Group

Baca Juga: Kejari Kukar Dampingi Penggeledahan Disdikbud, Jaksa Sita Dokumen LPJ dan 8 Handphone

Baca Juga: Kortas Tipidkor Polri Usut Dugaan Korupsi Batu Bara PLTU Pemicu Blackout Massal, Kerugian Capai Rp 5 T

Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi Insentif Guru Puluhan Miliar, Kejati Kaltim Geledah Disdikbud Kukar

 

Baca Juga: Perwira TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi Proyek Motor Listrik BGN, Kejagung Limpahkan Berkas Jampidmil

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman yang ditemui usai membuka kegiatan, Kamis (11/8/2022) menyebutkan, belum bisa memberi tanggapan terkait hasil survei tersebut. Pasalnya, dia mengaku belum menerima data tersebut.

“Biasanya, dari KPK akan menyurati OPD atau dinas terkait atau langsung ke pegawai yang bersangkutan yang akan langsung ditelpon dari KPK,” tandasnya.

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.