Kaltimtoday.co, Sangatta - Sejak pandemi Covid-19 melanda, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terpaksa diganti dengan proses pembelajaran daring. Sinyal tentunya menjadi faktor utama guna mendukung proses pembelajaran seperti ini.

Hanya saja, sejumlah wilayah di Kutai Timur (Kutim) diketahui masih masuk dalam kawasan tanpa sinyal atau blank spot. Imbasnya, sejumlah siswa di kawasan ini harus berjuang dan berusaha ekstra untuk bisa mengikuti pelajaran secara daring.

Perjuangan sejumlah siswa maupun gurunya harus rela memanjat pohon hanya atau ke area yang lebih tinggi seperti pegunungan, hanya untuk mendapatkan akses internet.

Menindaklanjuti hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim berharap, Pemkab  serius menangani permasalahan blank spot. Pasalnya, sejak diberlakukan satu tahun lalu, kebijakan pembelajaran daring masih menyusahkan bagi orang tua maupun murid di kawasan tanpa sinyal.

“Selama ini, blank spot menjadi kendala utama program pembelajaran daring di Kutim. Sebab, area yang tidak tersentuh sinyal di kabupaten ini luasannya mencapai 30 persen,” Kata Anggota DPRD Kutim, Yan usai mengikuti Musrenbang Kecamatan di Daerah Pemilihannya, Kamis (18/3/2021).

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lelaki yang terpilih dari Dapil III itu berharap, Pemkab Kutim bisa menggandeng sejumlah perusahaan jasa penyedia jaringan telekomunikasi untuk mengatasi permasalahan blank spot. Tentunya hal tersebut juga harus didukung dengan perbaikan infrastruktur di area ini.

“Sebagian besar area blank spot ada di wilayah pedalaman seperti Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong. Selain mencari solusi agar sinyal bisa masuk, kita juga harus memperbaiki akses jalan agar murid makin mudah ketika hendak mengambil tugas di sekolahnya,” imbuh Yan.

[irp posts="28204" name="Mau Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud? Berikut Syarat dan Cara Mendapatkannya"]

Dia juga menyinggung soal pembelajaran tatap muka yang perlahan harus mulai diinisiasi oleh Pemkab Kutim. Yan mencontohkan, dengan menyiapkan ruang terbuka yang banyak jendela, memberi jarak pada siswa, menyediakan tempat cuci tangan serta membatasi jumlah siswa yang belajar tatap muka, misalnya hanya lima orang setiap kelasnya.

“Kemudian, para siswa juga perlu diatur per kelompok terdiri dari 5-10 orang, kemudian jadwal pembelajaran tatap muka mereka ikuti seminggu sekali. Walaupun, yang masih mengganjal adalah izin orang tua. Masih ada persepsi, di mana kepentingan ilmu dihadapkan dengan keselamatan anak,” terang Yan.

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, pembelajaran secara daring di Kutim tak berjalan secara maksimal. Pasalnya, masih banyak guru di berbagai sekolah yang mengandalkan aplikasi WhatsApp untuk memberikan tugas kepada muridnya.

“Seharusnya benar-benar ada pelajaran menggunakan perangkat IT serupa Zoom Meeting. Di mana guru menerangkan dan siswa memperhatikan. Para siswa harus menjalin kontak dengan guru menggunakan perangkat IT, mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 Wita,” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]