Kaltimtoday.co, Tenggarong - Ratusan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar), dilaporkan tidak berfungsi. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kukar yang mendorong perbaikan melalui penganggaran pemeliharaan agar penerangan jalan kembali optimal.

Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemeliharaan dan pemasangan LPJU di Kecamatan Anggana, yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).

RDP dipimpin Anggota Komisi III DPRD Kukar dari daerah pemilihan (Dapil) Anggana, Herry Asdar. 

Pertemuan tersebut turut dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Camat Anggana.

Herry Asdar mengatakan, persoalan LPJU yang tidak berfungsi disampaikan langsung oleh pihak kecamatan dan sejumlah perwakilan desa. Mereka meminta DPRD memfasilitasi pertemuan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi atas kondisi tersebut.

Dari hasil RDP, disepakati bahwa pemeliharaan LPJU akan dianggarkan. Herry menyebut, terdapat sekitar 400 titik lampu yang sudah terpasang, tetapi saat ini dalam kondisi mati dan membutuhkan perbaikan.

"Untuk yang diperbaiki, ada sekitar 400 titik. Itu merupakan LPJU yang sudah terpasang, tetapi kondisinya mati," kata Herry.

Meski demikian, besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam proses pendataan. Sebab, Dishub Kukar juga telah memiliki alokasi anggaran pemeliharaan LPJU setiap tahunnya.

Menurut Herry, perbaikan akan menyasar seluruh wilayah Kecamatan Anggana yang berada di daratan. Sementara itu, pemeliharaan LPJU di kecamatan lain juga tetap menjadi perhatian karena masing-masing wilayah telah memiliki alokasi anggaran berdasarkan pembagian zona.

"Anggaran pemeliharaan memang tersedia untuk setiap kecamatan. Jadi, nanti akan diprioritaskan sesuai dengan anggaran yang tersedia," tuturnya.

Ia menambahkan, kerusakan LPJU tidak seluruhnya disebabkan lampu yang mati total. Beberapa di antaranya mengalami kerusakan atau bahkan kehilangan komponen. Karena itu, diperlukan pengecekan langsung ke lapangan oleh OPD terkait.

Hasil pemeriksaan nantinya dikoordinasikan bersama pihak kecamatan dan pemerintah desa. Selanjutnya, kebutuhan perbaikan akan dilaporkan sebagai dasar penyusunan anggaran pemeliharaan.

“Ada yang mati total, ada juga yang mengalami kerusakan karena hilang atau faktor lainnya. Itu nanti akan kita lihat dari hasil kunjungan lapangan teman-teman di OPD,” jelasnya.

Selain perbaikan, ia memastikan pemasangan LPJU baru tetap menjadi bagian dari program tahunan pemerintah daerah. Namun, jumlah titik yang akan dipasang pada 2027 masih dalam tahap pembahasan.

"Untuk tahun depan masih dalam tahap pembahasan. Kita belum tahu berapa total titiknya. Namun, yang jelas, anggaran untuk LPJU tetap kita siapkan," sambungnya.

Herry menegaskan, DPRD mendukung penganggaran pemeliharaan maupun pemasangan LPJU baru. Menurutnya, penerangan jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah pesisir yang aktivitas masyarakatnya juga berkaitan dengan sektor perikanan.

Ia berharap anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat dikembalikan melalui penyediaan fasilitas umum yang memadai, termasuk penerangan jalan.

"Kami sangat mendukung, karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya. Terutama bagi kami yang berada di wilayah pesisir,” tandasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]