Nasional

Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

Network — Kaltim Today 19 November 2026 12:56
Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
Ilustrasi rapat paripurna DPR. (Dok. DPR RI)

Kaltimtoday.co - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan regulasi tersebut ketuk palu dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum mengetuk palu sidang, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh perwakilan fraksi dan anggota dewan yang hadir di ruang sidang.

"Sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?" tanya Puan, Kamis (19/11/2026).

Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak dengan kata "setuju" oleh seluruh peserta rapat. Setelah mengulangi pertanyaan untuk memastikan persetujuan forum dan kembali dijawab setuju, Puan pun mengetukkan palu sidang sebagai tanda sahnya undang-undang tersebut.

"Terima kasih, alhamdulillah," ujar Puan menutup prosesi pengambilan keputusan.

Pengesahan dalam rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pembicaraan tingkat pertama antara Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Keputusan ini sekaligus menuntaskan penantian panjang selama 23 tahun sejak gagasan perampasan aset pertama kali digulirkan pegiat antikorupsi, diajukan ke DPR pada 2010, hingga penyusunan drafnya dikebut pada September 2025 sampai Januari 2026.

Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset,Habiburokhman, memaparkan 10 poin substansi utama yang diatur dalam undang-undang tersebut:

  1. Prinsip dan asas hukum: Mengedepankan asas hukum dalam mekanisme perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
  2. Ruang lingkup tindak pidana: Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, mencakup tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain seperti penipuan berbasis teknologi informasi, investasi bodong, hingga perdagangan saham ilegal.
  3. Penegasan ancaman pidana: Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk ancaman pidana mati.
  4. Hukum acara tanpa putusan pidana: Mengatur mekanisme perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture), mulai dari tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, sidang pengadilan,hingga pelaksanaan putusan.
  5. Perlindungan pihak ketiga: Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan beban pembuktian dan kesempatan pembelaan yang berimbang.
  6. Pemulihan hak korban: Menjamin pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara optimal serta mengatur pemanfaatan aset negara demi kepentingan masyarakat luas.
  7. Pengelolaan aset secara profesional: Mengatur kewenangan badan berkompeten dalam mengelola aset sitaan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, penjualan, hingga pelepasan aset.
  8. Pengawasan independen: Menghadirkan mekanisme pengawasan oleh badan independen terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.
  9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang: Memuat ketentuan ketat guna mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan mekanisme perampasan aset sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan.
  10. Transparansi berbasis teknologi: Mewajibkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam tata kelola aset guna menjamin transparansi serta akuntabilitas publik. 

[RHM] 



Berita Lainnya