Kaltimtoday.co - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta pemerintah dan otoritas pasar modal untuk tidak bersikap konfrontatif terhadap penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menurutnya, penilaian lembaga tersebut tidak boleh dipandang sebagai ancaman politik.

Dino menegaskan bahwa, MSCI merupakan lembaga penyedia indeks terkemuka yang menjadi rujukan utama investor global. Oleh sebab itu, berbagai masukan terkait transparansi dan tata kelola pasar modal domestik perlu direspons secara serius.

“MSCI bukan lawan yang harus kita tumbangkan, tetapi wasit yang perlu kita dengar dan siasati, as long as we are in the game, playing the game,” tegas Dino dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu (25/10/2026).

Peringatan tersebut disampaikan merespons proses konsultasi MSCI mengenai potensi penurunan status atau reklasifikasi pasar saham Indonesia, dari pasar berkembang (Emerging Market) menjadi pasar berdiri sendiri (Standalone Market).

Dalam catatan evaluasinya, MSCI menyoroti sejumlah masalah krusial di pasar modal Indonesia. Di antaranya transparansi kepemilikan saham, kejelasan porsi saham publik (free float), dugaan praktik perdagangan terkoordinasi,hingga efektivitas penegakan hukum oleh regulator.

MSCI dijadwalkan menyelesaikan proses konsultasi pada 30 April 2027 dan menetapkan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Perubahan status menjadi Standalone Market berisiko memicu aksi lepas saham (outflow) oleh investor institusi global yang mengacu pada indeks MSCI.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta mengganggu stabilitas arus modal asing. Karena itu, pembenahan tata kelola dan transparansi dinilai sangat mendesak.

Guna memulihkan kepercayaan investor, Dino mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menindak tegas berbagai dugaan penyimpangan transaksi, termasuk praktik manipulasi harga atau "saham gorengan".

Selain itu, Dino mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BEI, dan OJK guna mengoordinasikan langkah pembenahan secara terpadu.

Ia juga menekankan pentingnya strategi komunikasi satu pintu dari pihak pemerintah dan regulator agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di mata pelaku pasar internasional sebelum keputusan akhir MSCI diterbitkan pada Juni 2027.

[RWT]