JAKARTA, Kaltimtoday.co - Pemerintah menyiapkan insentif perpajakan atau belanja perpajakan (tax expenditure) hingga sebesar Rp 632 triliun pada tahun 2027.

Langkah ini menandakan pemerintah merelakan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar melalui fasilitas pembebasan, pengurangan, hingga keringanan pajak bagi masyarakat dan dunia usaha.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan nilai insentif tersebut meningkat dibandingkan estimasi belanja perpajakan pada 2026 yang tercatat sebesar Rp 576,4 triliun atau setara 2,24 persen terhadap produk domestik bruto.

"Secara aturan pajak seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah, dikenakan pajak tersebut. Tetapi dengan sengaja kita membuat relaksasi, tidak memungut atau dengan sengaja kita membuat pembebasan. Berapa total pembebasan pajak yang kita telah lakukan? Untuk tahun depan kira-kira Rp632 triliun," ujar Suahasil dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Besarnya alokasi insentif ini menunjukkan pemerintah semakin mengandalkan kebijakan fiskal melalui keringanan pajak guna menopang aktivitas ekonomi nasional.

Fasilitas perpajakan ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil, masyarakat berpenghasilan rendah, hingga industri manufaktur.

Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan yakni Pajak Penghasilan final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

Khusus wajib pajak orang pribadi, peredaran bruto atau omzet hingga Rp 500 juta dalam setahun tidak dikenakan PPh.

Di samping itu, pemerintah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai, termasuk untuk hunian rumah masyarakat berpenghasilan rendah serta barang dan jasa tertentu guna menjaga daya beli masyarakat.

Sektor manufaktur turut menjadi penerima utama fasilitas belanja perpajakan yang mencakup tax holiday, fasilitas tarif efektif PPN, hingga pembebasan PPh atas dividen.

Fasilitas perpajakan juga disalurkan kepada sektor transportasi umum, pendidikan, kesehatan, dan konstruksi untuk mendorong efisiensi investasi serta keberlangsungan usaha.

Suahasil menegaskan bahwa fungsi pajak tidak semata-mata dioptimalkan sebagai instrumen pengumpul penerimaan negara.

Pemerintah turut memanfaatkan kebijakan perpajakan sebagai stimulus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini adalah bentuk dari dukungan pajak. Jadi pajak bukan hanya menarik uang, tetapi juga memberikan insentif kepada perekonomian," kata Suahasil.

[TOS]