Kaltimtoday.co, Samarinda - Keterbatasan fiskal daerah membuat usulan pembangunan masyarakat perlu diseleksi berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya. DPRD Samarinda mengingatkan agar aspirasi yang dihimpun melalui reses tidak sekadar menjadi daftar permintaan, tetapi disusun dengan mempertimbangkan urgensi dan kondisi di lapangan.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan tidak semua usulan masyarakat dapat langsung diakomodasi dalam program pembangunan. Karena itu, penentuan prioritas perlu dilakukan sejak tingkat lingkungan melalui musyawarah warga.

Menurutnya, kondisi infrastruktur harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program yang lebih dahulu dikerjakan. Jalan yang masih layak digunakan, misalnya, dapat ditunda perbaikannya apabila terdapat jalan lain dengan kondisi lebih rusak dan membutuhkan penanganan segera.

“Kalau orang bilang, lebih baik kalian perbaiki yang lebih rusak daripada yang cuma sekadar merapikan saja. Bicara kelayakan masih layak,” ujar Novan saat reses masa sidang III 2026 di Bungas Coffee, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis (8/10/2026).

Ia meminta masyarakat bersama pengurus RT menyepakati kebutuhan yang paling mendesak sebelum mengajukannya kepada DPRD. Dengan demikian, usulan yang disampaikan dapat mencerminkan kebutuhan bersama, bukan hanya kepentingan sebagian warga.

Novan juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ia mencontohkan, kebutuhan penerangan perlu dilihat kembali apabila sudah tercakup dalam program lain, seperti Probebaya.

Sementara itu, aspirasi yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) tetap dapat diteruskan melalui mekanisme yang berlaku.

Menurut Novan, setiap usulan perlu memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar peluang untuk masuk dalam perencanaan pembangunan lebih terukur.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]