Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani memberi sejumlah catatan terkait pembangunan infrastruktur pendukung bagi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan.

Pertama, Angkasa Jaya menyebut bahwa, TPA Sambutan itu memiliki masalah yang kompleks. Akses masuk yang jauh ke dalam, membuat Angkasa mempertanyakan siapa yang membuat perencanaannya.

"Saya sempat mempertanyakan siapa yang merencanakan, tapi dilempar ke sana, ke sini. Karena harus dibangun infrastruktur (jalan) beton yang membutuhkan biaya sekian ratus juta," ujar Angkasa kepada awak media ditemui di ruangan kerja usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, (12/7/2022).

"Ternyata TPA Sambutan itu hanya berkapasitas menampung sampai dengan 5 tahun. Kalau kita bangun jalan beton ke situ terus kita tinggalkan, lalu itu (infrastruktur) itu untuk siapa," tanyanya.

Catatan yang kedua, lanjut Angkasa, masih belum terselesaikannya sengketa lahan. Dan ketiga, di lokasi TPA Sambutan masih berlangusng aktivitas eksploitasi batu bara.

Politikus PDI itu mengatakan, dirinya telah mengkaji dari peta tata ruang terkait investasi tersebut, apabila di daerah TPA Sambutan memiliki potensi pengembangan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur tak akan jadi masalah.

"Ratusan juta untuk jalan kan, lalu 5 tahun kemudian kita pindah dari TPA Sambutan ke TPA Batu Cermin, sampah yang di Sambutan sudah kita kelola dengan baik, dan dikembangkan menjadi perumahan, kalau itu kawasan perumahan, tidak ada masalah," jelasnya.

"Supaya kita tidak buang-buang itu (Anggaran) loh, karena saya setiap kali melihat baik itu provinsi ataupun kota, bangun ini itu kadang-kadang hanya membuang, tidak digunakan," imbuhnya.

Setali tiga uang, dia mencontohkan pembangunan terminal penyanggah di Bukit Pinang. Menurutnya menjadi mangkrak karena masalah-masalahnya tidak terselesaikan, termasuk terminal penyanggah yang di depan GOR Kadrie Oening.

"Maksudnya saya, harus berhati-hatilah menggunakan uang rakyat, karena kita masih banyak kebutuhan yang lain, tapi ada sesuatu yang kita investasikan ke situ, kemudian kita biarkan begitu saja," tegasnya.

"Saya juga sering memberi oto kritik kepada DPRD Samarinda, hati-hati dalam menyetujuinya, agar tidak ribut setelah disahkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, (Plh) Kepala DLH Samarinda, Umar Shodiq menyampaikan, kepada jajaran Komisi III DPRD Samarinda, bahwa secara keseluruhan kegiatan pengerjaan yang sudah terealisasi pada periode Juni tahun 2022 sekitar 48,64% (fisik), keuangannya mencapai 43,73%.

[HI | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.