Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pengelolaan sampah di lingkungan perkantoran pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) didorong lebih optimal dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). 

Setiap OPD diharapkan mulai membangun sistem pengelolaan sampah secara mandiri, termasuk melalui pembentukan bank sampah untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Tri Joko Kuncoro mengatakan, setiap aktivitas perkantoran menghasilkan sampah yang perlu dikelola secara bertanggung jawab. 

Karena itu, OPD diharapkan tidak hanya berfokus pada aktivitas kedinasan, tetapi juga memperhatikan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, keterlibatan seluruh OPD diperlukan agar pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memilah sampah sejak dari sumbernya dan memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis.

"Kami berharap semuanya merasa ikut bertanggung jawab. Jangan ada pemikiran bahwa urusan sampah sudah ada petugasnya atau mereka sudah digaji. Namun, tetap diperlukan peran serta masyarakat. Kami juga membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk berkolaborasi mengelola sampah," kata Joko, Senin (9/11/2026).

Sejauh ini, sejumlah OPD mulai menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah. Salah satunya Sekretariat DPRD Kukar yang telah membentuk bank sampah untuk mengelola sampah dari aktivitas perkantoran secara mandiri.

Melalui bank sampah tersebut, sampah yang dihasilkan dapat dipilah dan dimanfaatkan sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibawa ke TPA. Bahkan, hasil pengelolaannya berpotensi menjadi pemasukan bagi kas maupun pengurus bank sampah.

Joko berharap langkah tersebut dapat diikuti OPD lainnya. DLHK Kukar, kata dia, siap memberikan pendampingan, arahan, hingga membeli hasil pengumpulan sampah.

"Kami dari DLHK siap mendukung, mengarahkan, dan membantu. Bahkan, kami siap membeli hasil pengelolaan dari bank sampah tersebut. Kami memiliki bank sampah induk yang setiap hari juga membeli sampah dari bank sampah unit yang ada di wilayah Kabupaten Kukar," jelasnya.

Selain Sekretariat DPRD, bank sampah juga mulai terbentuk di sejumlah kecamatan dan kelurahan. Di antaranya Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Baru. Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kukar juga mulai menerapkan pemilahan sampah di lingkungan perkantoran.

Kerja sama pengelolaan sampah juga dilakukan DLHK dengan sejumlah OPD, termasuk dalam pemanfaatan arsip yang telah melalui proses pemusnahan. Arsip tersebut dikumpulkan dan ditampung di Bank Sampah Induk DLHK untuk dimanfaatkan kembali.

Lebih lanjut, sampah perkantoran memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik. Jenis sampah yang dihasilkan tidak hanya berupa sampah organik, tetapi juga nonorganik.

Sisa makanan dari aktivitas makan siang pegawai, misalnya, dapat diolah menjadi kompos menggunakan komposter. Sementara itu, kardus, bekas kemasan makanan dan minuman, serta barang dari aktivitas administrasi perkantoran dapat dipilah untuk dimanfaatkan kembali.

"Minimal mulai dipilah dan dikelola. Kalau memang tidak ada fasilitas pengolahan, bisa langsung dijual. Itu lebih praktis," pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]