Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pengelolaan sampah di lingkungan perusahaan menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara (DLHK Kukar). Seluruh perusahaan didorong memiliki sistem pengelolaan sampah yang jelas, termasuk menjalin kemitraan dengan bank sampah atau fasilitas pengolahan sampah lainnya agar limbah domestik dari aktivitas operasional tidak mencemari lingkungan.

Dorongan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga pemenuhan kewajiban retribusi kebersihan dan persampahan sesuai ketentuan daerah.

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Tri Joko Kuncoro menjelaskan, terdapat dua kewajiban yang perlu dipenuhi perusahaan. Pertama, membayar retribusi kebersihan dan persampahan berdasarkan klasifikasi usaha yang ditentukan melalui sejumlah indikator, seperti jumlah karyawan dan modal perusahaan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Retribusi Kebersihan dan Persampahan.

Kewajiban kedua, perusahaan harus memiliki kerja sama pengelolaan sampah domestik. Dokumen kerja sama ini juga diperlukan sebagai bukti dalam penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

“Yang kedua, semua perusahaan juga wajib memiliki kerja sama pengelolaan persampahan. Karena untuk penilaian PROPER, mereka pasti ditanyakan mengenai alur pengelolaan sampah. Sampah selama ini dibawa ke mana? Dibuang ke mana?” kata Joko, Selasa (10/11/2026).

Melalui kemitraan tersebut, perusahaan dapat memastikan sampah yang dihasilkan disalurkan ke fasilitas pengolahan, seperti bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Adapun residu dari proses pemilahan selanjutnya dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Alurnya perlu dibuktikan melalui PKS (perjanjian kerja sama) maupun MoU. Jadi, kami mendorong dan mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi dua ketentuan tersebut,” sambungnya.

Joko menambahkan, hingga kini perusahaan yang tercatat secara resmi bekerja sama dengan DLHK Kukar baru berkisar 10 perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan jumlahnya sudah lebih banyak.

Dia memperkirakan masih ada perusahaan yang telah menjalin kemitraan dengan bank sampah di sekitar wilayah operasionalnya, tetapi belum melaporkan kerja sama tersebut kepada DLHK. 

Perusahaan dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga penyediaan alat berat termasuk di antara pelaku usaha yang menjalankan aktivitas di Kukar. Karena itu, DLHK akan terus mengingatkan perusahaan agar memiliki komitmen bersama dalam menangani persoalan persampahan.

“Ya, kami dorong terus. Intinya, menyatukan pemikiran untuk sama-sama bertanggung jawab mengurusi kebersihan dan persampahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,” tuturnya.

Joko menambahkan, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Tingginya volume sampah, belum optimalnya sistem pengelolaan, keterbatasan anggaran, serta minimnya armada masih menjadi tantangan dalam penanganan sampah di berbagai daerah.

Setiap aktivitas masyarakat, komunitas, penyelenggaraan acara, hingga kegiatan operasional perusahaan turut menghasilkan sampah. Jika tidak ditangani melalui mekanisme yang tepat, sampah berpotensi terbuang ke lingkungan dan menimbulkan pencemaran.

“Di perusahaan juga ada aktivitas di wilayah kerjanya yang menghasilkan sampah. Kalau sampah langsung terbuang ke lingkungan, tentu dapat mencemari lingkungan kita. Jadi, kami berharap ada alur yang jelas dalam pengelolaan persampahan ini,” tandasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]