Kaltimtoday.co, Bontang - Keberadaan perusahaan besar memang menjadi hal yang menguntungkan. Selain mampu mendongkrak PAD, juga bisa menyejahterakan masyarakat sekitar.

Terlepas dari hal yang menguntungkan, ada satu masalah yang perlu menjadi perhatian utama, yaitu dampak dari keberadaan perusaan tersebut.

Itulah yang menjadi sorotan Komisi III DPRD Bontang saat rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rabu (23/10/2019).

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menuturkan, perusahaan besar yang ada di Bontang perlu mendapatkan perhatian khusus dari BPBD.

"Kami mengapresiasi program yang disampaikan, hanya saja saat berbicara bencana di Bontang, dia (BPBD, red) tidak berpikir bahwa bencana yang paling mengancam ada di dua perusaahan pabrik itu, LNG Badak dan Pupuk Kaltim," ujarnya.

Di antara program tersebut yang menjadi pembahasan adalah, peta potensi rawan bencana di setiap kelurahan, bagaimana eksekusi becana saat BPBD bekerjasama dengan OPD, dan inovasi Bangunan "Stasiun Public Service Centre dan Bak Penampungan Air" untuk mengantisipasi apabila ada kebakaran di setiap kelurahan.

Amir menambahkan, salah satu dampak besar yang pernah terjadi di Bontang adalah, pecahnya Eksenjer yang menimbulkan banyak korban.

"Tragedi itu terjadi pada 1984, bagaimana kalau yang pecah adalah tangki atau pabriknya. Apa tidak ngeri?" tuturnya.

Dirinya juga menyoroti bandara LNG Badak, dimana bandara tersebut bisa merugikan masyarakat Bontang, karena hanya berjarak kurang lebih 150 hingga 200m dari pabrik.

"Sosialisasi sudah pernah kami lakukan, kalau tidak salah 2006 atau 2008 bersama Dishub dan LNG Badak. Tapi sampai sekarang belum ada progres," bebernya.

Amir berharap, kedua perusahaan itu menjadi hal yang prioritas untuk mencegah kejadian yang merugikan masyarakat Bontang.

[BID | RWT | ADV]