Kaltimtoday.co - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk 26 provinsi di Indonesia.

Peringatan dini tersebut berlaku hingga 26 Juni 2026 dan mencakup potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Cuaca ekstrem tersebut juga dapat disertai kilat serta angin kencang di sejumlah wilayah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, meminta pemerintah daerah memastikan langkah mitigasi dilakukan sejak dini. Hal ini penting guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi basah maupun kering.

"Menyikapi prakiraan cuaca dari BMKG, kami meminta otoritas daerah memastikan saluran drainase berfungsi baik serta mengimbau publik menghindari aktivitas di sekitar daerah aliran sungai saat hujan deras," kata Abdul Muhari di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan data resmi BMKG, wilayah yang masuk dalam peta peringatan dini cuaca ekstrem ini meliputi Aceh, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, dan Maluku Utara.

Selain itu, potensi cuaca ekstrem juga diperkirakan terjadi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, serta wilayah Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

BNPB menilai kesiapsiagaan ini perlu ditingkatkan mengingat dampak cuaca ekstrem telah melanda beberapa daerah. Salah satunya adalah musibah banjir yang terjadi di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, akibat meluapnya Sungai Sekadau setelah diguyur hujan lebat.

Peristiwa di Sekadau tersebut menyebabkan sekitar 1.560 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air sempat mencapai dua meter sebelum akhirnya berangsur surut. Selain mewaspadai ancaman banjir, BNPB juga mengingatkan sejumlah daerah yang justru mulai memasuki musim kering untuk mengantisipasi potensi kekurangan air bersih.

Wilayah seperti Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat yang saat ini mengalami fenomena hari tanpa hujan diminta mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi cadangan air bersih bagi masyarakat. Otoritas setempat diminta bijak mengelola pasokan air yang ada.

"Bagi kawasan yang mulai memasuki fase kekeringan, pemerintah daerah harus mengelola pasokan air secara bijak, dan masyarakat diharapkan segera melapor ke BPBD setempat jika mengalami gangguan pemenuhan air bersih," ujar Abdul Muhari.

BNPB turut mengimbau masyarakat luas untuk terus memantau informasi perkembangan cuaca terkini yang dirilis berkala oleh BMKG. Warga juga diminta selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat guna menekan risiko bencana akibat cuaca ekstrem maupun kekeringan. 

[RWT]