Kaltimtoday.co, Samarinda - Program parkir berlangganan di Kota Samarinda dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penerimaan dari masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda juga dituntut memastikan layanan parkir yang diterima pengguna sebanding dengan biaya yang telah dibayarkan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, kepastian layanan menjadi salah satu hal yang harus diperkuat pemerintah di tengah belum optimalnya pelaksanaan program parkir berlangganan.

Menurutnya, masyarakat yang telah membayar tarif parkir berlangganan tentu memiliki ekspektasi untuk mendapatkan layanan yang jelas ketika menggunakan fasilitas parkir yang masuk dalam skema tersebut.

“Kalau orang sudah membayar sekian, maka mereka akan punya ekspektasi mendapatkan layanan. Nah, layanan inilah yang mestinya disiapkan betul-betul oleh pemerintah kota,” kata Rohim.

Rohim mencontohkan, pengguna yang telah membayar dan memperoleh kartu parkir berlangganan harus mendapatkan kepastian saat menggunakan lokasi parkir yang masuk dalam sistem tersebut.

“Kalau dia parkir di tempat-tempat yang di situ jadi bagian dari parkir berlangganan, aman, nyaman, dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih perlu disiapkan,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya melakukan sosialisasi mengenai tarif parkir berlangganan. Masyarakat juga perlu mengetahui secara jelas manfaat dan layanan yang akan diterima setelah mengikuti program.

Menurut Rohim, kejelasan manfaat tersebut penting agar masyarakat tidak menganggap parkir berlangganan sebagai beban atau pungutan baru.

“Pemerintah mesti menyosialisasikan bahwa harga sekian. Nah, itu mesti bagaimana disosialisasikan agar masyarakat tidak menganggap ini beban baru,” katanya.

Pemerintah juga dinilai perlu memberikan gambaran mengenai perbandingan biaya parkir berlangganan dengan pengeluaran masyarakat apabila membayar parkir secara terpisah sepanjang tahun.

Rohim mengatakan, berdasarkan kalkulasi Pemkot Samarinda, pengeluaran masyarakat untuk parkir secara terpisah dalam setahun berpotensi lebih dari Rp400 ribu. Namun, informasi mengenai keuntungan tersebut dinilai belum sepenuhnya dipahami masyarakat. 

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]