BONTANG, Kaltimtoday.co - Pemkot Bontang memastikan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan warga di tengah kebijakan pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan dari pusat ke daerah. Tahun ini, sebanyak 2.753 peserta yang sebelumnya ditanggung pusat dialihkan menjadi tanggungan daerah.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan pemkot telah mengantisipasi kebijakan tersebut dengan menambah anggaran untuk menutup kepesertaan yang terdampak. “Dari pusat dihentikan, JKN kita. Untuk tahun ini kita back up saja, sekitar 2.754 peserta,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi fiskal daerah yang tertekan tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Terlebih, pengalihan kepesertaan berpotensi terus terjadi seiring kebijakan nasional.

Menurut Wali Kota Neni, seluruh warga Bontang tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan, bahkan jika kepesertaan mereka tidak lagi ditanggung pusat maupun provinsi.

"Pokoknya enggak ada yang ditolak. Selama dia ber-KTP Bontang, kalau sudah tidak ditanggung pusat atau provinsi, tetap kita layani,” tegasnya.

Pemkot Bontang juga membuka akses layanan kesehatan cukup dengan identitas kependudukan di fasilitas kesehatan pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kemudahan layanan di tengah perubahan skema pembiayaan kesehatan nasional.