Kaltimtoday.co, Tenggarong - Enam kawasan perdesaan di Kutai Kartanegara (Kukar) diproyeksikan mendapat dukungan anggaran hingga Rp100 miliar untuk masing-masing kawasan melalui Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Namun, target penganggaran tersebut belum bisa direalisasikan karena pemerintah daerah masih menyesuaikan perencanaan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Kukar, Arianto menjelaskan, program Rp100 miliar per kawasan perdesaan saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jika seluruh kawasan yang sudah terbentuk mendapatkan alokasi sesuai target, kebutuhan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp600 miliar.

Pengembangan kawasan, lanjut Arianto, sebenarnya sudah berjalan dengan dukungan anggaran dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Hanya saja, nilai dukungan tersebut belum mencapai Rp100 miliar untuk setiap kawasan.

Karena itu, akan menyusun konsep dengan memetakan berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan masing-masing OPD di kawasan perdesaan. Seluruh kegiatan tersebut nantinya dihitung sebagai bagian dari dukungan anggaran untuk mencapai target Rp100 miliar.

Arianto mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk memenuhi alokasi sebesar itu. Namun, dia berharap program tersebut dapat direalisasikan dalam satu hingga dua tahun ke depan apabila kemampuan APBD sudah memadai.

“Di tempat kita, ada enam kawasan yang sudah terbentuk. Jadi, jika setiap kawasan diberikan Rp100 miliar, total anggarannya akan mencapai Rp600 miliar. Namun, untuk kawasan-kawasan tersebut sebenarnya sudah ada yang mendapatkan anggaran, hanya saja belum sebesar Rp100 miliar,” jelas Arianto, Rabu (11/11/2026).

Dia mencontohkan, pengembangan kawasan di Kecamatan Tenggarong Seberang yang telah memperoleh dukungan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). 

Salah satunya di Desa Perangat Baru yang sebelumnya mendapatkan anggaran Rp1 miliar untuk menunjang sejumlah fasilitas kawasan sesuai perencanaan pemerintah desa setempat.

Lebih lanjut, satu kawasan perdesaan terdiri atas beberapa desa. Jumlahnya tidak seragam, ada kawasan yang mencakup 10 desa dan ada pula yang terdiri atas 15 desa. Pengembangan kawasan tersebut disesuaikan dengan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah.

“Di dalam kawasan tersebut, ada potensi yang diarahkan untuk pertanian, peternakan, maupun pariwisata. Nah, nantinya kita akan mendukung pendanaannya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut,” ucapnya.

Menurut Arianto, kawasan-kawasan tersebut sebenarnya sudah terbentuk dan mulai berjalan. Tahap berikutnya adalah memberikan dukungan agar potensi yang dimiliki setiap kawasan dapat dioptimalkan.

Misalnya, di sejumlah wilayah Tenggarong Seberang terdapat kawasan dengan potensi wisata dan pertanian. Potensi tersebut nantinya akan dikembangkan berdasarkan tema yang telah ditentukan, termasuk menentukan lokasi pengembangan pariwisata, peternakan, pertanian, dan sektor pendukung lainnya.

Dengan konsep tersebut, pengembangan kawasan tidak hanya berfokus pada satu desa, melainkan melibatkan sejumlah desa yang berada dalam satu wilayah pengembangan. Dukungan pendanaan juga diharapkan dapat mendorong potensi antardesa agar saling terhubung dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Arianto menyebut, selama ini pembiayaan masih mengandalkan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD. Nantinya, seluruh OPD yang terlibat dalam pengembangan satu kawasan akan diarahkan untuk menyinergikan program dan anggarannya sehingga total alokasi dukungan dapat mencapai Rp100 miliar.

“Memang saat ini kita masih mengandalkan anggaran yang tersedia di masing-masing OPD. Namun, nantinya untuk program Rp100 miliar tersebut, akan dipastikan bahwa seluruh OPD yang terlibat dalam suatu kawasan dapat mengelola anggaran dengan total alokasi sebesar Rp100 miliar ketika APBD kita sudah memadai. Itu targetnya,” paparnya.

Terkait payung hukum, Arianto menjelaskan, Pemkab Kukar telah memiliki peraturan bupati (Perbup) yang mengatur pembentukan kawasan perdesaan. Namun, regulasi khusus mengenai mekanisme pemberian anggaran Rp100 miliar untuk setiap kawasan hingga kini belum tersedia.

Selain menunggu kesiapan kemampuan keuangan daerah, pemerintah juga perlu menyiapkan konsep penganggaran dan aturan teknis agar program tersebut dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

“Belum ada Perbup untuk pemberian anggarannya. Kalau untuk pembentukan kawasannya sudah ada Peraturan Bupati,” pungkasnya. 

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]