TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Pemerataan pelayanan publik hingga ke wilayah pelosok terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kukar menyiapkan sejumlah kajian dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.

Melalui pendekatan riset, BRIDA Kukar berupaya menyajikan gambaran efektivitas kebijakan sekaligus merumuskan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah.

Salah satu fokus penelitian utama yang tengah dijalankan berkaitan dengan rencana pemekaran desa di wilayah Kutai Kartanegara.

Kebijakan pemekaran tersebut dinilai krusial untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan, terutama di area dengan bentang geografis luas serta jarak antarpemukiman yang berjauhan.

Kondisi geografis yang membentang luas kerap menjadi hambatan utama warga dalam mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan desa.

"Wilayah yang luas dan jarak permukiman yang berjauhan membuat masyarakat membutuhkan akses pelayanan yang lebih dekat," kata Kepala BRIDA Kukar, Bahari Joko Susilo.

Bahari menjelaskan bahwa pemekaran desa tidak sekadar membagi wilayah administrasi pemerintahan belaka.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemerataan pembangunan daerah, termasuk pemenuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang.

Dengan wilayah pelayanan yang lebih ringkas dan terjangkau, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi persoalan warga secara presisi sesuai karakteristik wilayah.

Selain pemekaran desa, BRIDA Kukar menjalankan penelitian pada berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik.

"Mulai kajian iklim, indeks infrastruktur, serta persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program dedikasi Kukar Idaman Terbaik," ujar Bahari.

Rangkaian penelitian tersebut digelar untuk memetakan capaian pelaksanaan program secara menyeluruh sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan perbaikan.

Bahari menegaskan seluruh riset yang dilakukan tidak berhenti pada pengumpulan data statistik semata, melainkan berujung pada rekomendasi kebijakan konkret.

"Melalui penelitian tersebut, kami ingin memberikan masukan berdasarkan hasil kajian di lapangan. Dengan begitu,pemerintah memiliki bahan untuk melihat bagian mana yang perlu diperkuat," tutur Bahari.

[TOS | ADV DISKOMINFO KUKAR]