Kaltimtoday.co, Berau -  DPRD Berau menggelar Rapat Paripurna tentang Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Berau menjadi Bupati Berau sisa masa bakti 2016–2021, Selasa (3/11/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Berau Madri Pani digelar secara terbuka di ruang rapat gabungan komisi dan dihadiri seluruh anggota dewan dari semua fraksi.

Madri Pani yang ditemui usai rapat mengatakan, DPRD sebagai lembaga dari perwakilan rakyat Berau perlu mengambil langkah terkait pergantian Bupati Berau yang berhalangan tetap dikarenakan meninggal dunia, sehingga DPRD melakukan pengusulan Wakil Bupati yang saat ini dijabat oleh Agus Tantomo untuk diangkat menjadi Bupati Berau mengantikan almarhum H Muharram yang menjabat periode 2016–2021.

“Kami mengusulkan, agar jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan setelah tanggal 5 Desember tahun 2020 ini. Sehingga kita mengikuti amanah dari UU paling tidak dengan ditetapkannya wakil bupati menjadi bupati dapat melanjutkan roda pemerintahan,” ungkap Madri Pani.

 

View this post on Instagram

 

Sejumlah organisasi pemuda mengkritik pemerintah dan aparat penegak hukum yang dianggap lalai menindak tambang ilegal. Padahal kerugian akibat praktik ini mencapai triliunan rupiah. Bagaimana pendapatmu? #kaltim #samarinda #kukar #berau #kutim

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Nov 2, 2020 at 11:33pm PST

Selain itu, masih ada program-program pemerintah sepeninggal almarhum Muharram yang belum tuntas sehingga nantinya akan dituntaskan dan yang belum tercover akan diselesaikan dan di-clear kan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan amanah UU.

“Sebenarnya, pengajuannya selesai kami melaksanakan sidang ini, sehingga besok kami akan langsung sampaikan ke Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan ceklist atau catatan yang harus dilengkapi,” ujarnya.

Pihaknya berharap, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang melangsungkan tugas pokok kelembagaan sesuai dengan amanah UU yang artinya jika di dalam lembaga DPRD pun terdapat penolakan itu tetap akan diambil alih oleh Pemprov yaitu mengajukan dan mengusulkan wakil bupati menjadi bupati.

“Kami ada mekanisme dan prosuduralnya. Setelah kami ajukan ke gubernur dan gubernur menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan nantinya Mendagri mengambil keputusan dan bila ada keputusan maka akan dilantik secara simbolis oleh Gubernur Kaltim,” pungkasnya.

[DER | RWT]