Kaltimtoday.co, Berau - Pilkada tahun 2020 ini cukup berbeda dengan Pilkada sebelumnya, sebab  digelar di masa pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi tantangan baru bagi seluruh pasangan calon untuk meraih simpati masyarakat di tengah terbatasnya pertemuan dengan masyarakat, karena adanya aturan terkait kampanye di masa pandemi Covid-19.

Meski begitu, penyelenggara Pilkada tetap melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, salah satunya adalah Bawaslu RI yang mencanangkan program kawasan anti politik uang dengan harapan masyarakat serta pemerintah desa berperan aktif untuk mengawasi setiap perhelatan Pilkada 2020 ini. Di Berau, Bawaslu menetapkan Kampung Bukit Makmur sebagai Kawasan Anti Politik Uang.

"Tentu melalui proses, bukan tiba-tiba ditetapkan," kata Kepala Kampung Bukit Makmur, Saidin Saputra, Sabtu (31/10/2020)

Saidin mengajak seluruh warga Bukit Makmur untuk menjadi pemilih yang cerdas. Dia juga ingin masyarakat paham bahwa ada ancaman pidana bagi warga yang terlibat politik uang, sebagaimana diatur dalam UU No 10/2016 pasal 187 A tentang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih kepada calon tertentu tenancam pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Selain itu, Saidin juga mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin dengan melihat dari visi misi serta programnya untuk masa depan Berau.

"Politik uang merupakan kejahatan demokrasi yang harus kita tolak lawan dan ebrantas. Ibarat satu penyakit, politik uang sudah seperti penyakit kanker stadium empat yang proses penyembuhannya butuh waktu dan upaya yang tidak mudah," ujarnya.

Dia melanjutkan, semangat untuk menolak, melawan dan memberantas praktik politik uang tidak berhenti sampai di sini. Gerakan anti politik uang perlu diupayakan semaksimal dan seoptimal mungkin dengan menggandeng dan melibatkan berbagai pihak di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang komitmen untuk menolak dan melawan politik uang.

Gerakan perlawanan terhadap praktek politik uang akan semakin kuat apabila didukung oleh berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat secara luas.

Pemilih atau konstituen harus menyadari betul akan bahaya penggunaan politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan pemimpin, sehingga berani menolak dan melaporkan bila di wilayahnya terjadi praktik politik uang dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

"Masyarakat Berau, ayo tolak, lawan dan berantas politik uang," seru Saidin.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Berau, Dwi Risky Ananda mengapresiasi penetapan Kampung Bukit Makmur sebagai kawasan anti politik uang. Hal ini merupakan terobosan baru di Berau sebab ada kampung yang mau dan berani berkomitmen untuk menolak politik uang.

"Sama-sama kita ketahui bersama bahwa politik uang ini sudah menjadi penyakit dalam demokrasi. Ketika tidak ada gerakan dari masyarakat nantinya untuk menolak politik uang, maka sama saja telah mencederai demokrasi," pungkasnya.

[DER | RWT]

related_posts_by_tax taxonomies="post_tag"