Kaltimtoday.co, Berau - Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dewan Pengurus Korpri dalam melakukan pengawasan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024.

Grace menyampaikan hal ini sebagai respons terhadap maraknya isu kedisiplinan dan integritas di lingkungan pemerintahan, menyusul adanya kasus yang melibatkan pejabat daerah dalam tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan narkoba.

"Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi. Pengawasan ketat sejak dini terhadap CPNS harus dilakukan oleh BKPSDM dan Dewas Korpri agar kualitas birokrasi kita semakin baik," ujarnya, Senin (12/5/2025).

CPNS yang baru dilantik oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menurutnya memiliki tanggung jawab besar untuk bekerja profesional dan menjunjung tinggi etika serta akuntabilitas.

Lebih lanjut, Grace menyampaikan bahwa dalam beberapa pekan mendatang, para CPNS akan mengikuti Latihan Dasar (Latsar) sebagai tahap penting dalam pembentukan karakter dan integritas aparatur sipil negara.

“Latsar harus dimaksimalkan, bukan hanya sebagai pelatihan rutin, tapi juga sebagai ajang penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta pemahaman atas tugas dan fungsi mereka di masing-masing OPD,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan di OPD strategis yang mengelola anggaran besar, seperti dinas yang membidangi pembangunan infrastruktur, kesehatan, pertanian, dan perkebunan.

“OPD-OPD tersebut punya program prioritas dengan anggaran besar. Maka dari itu, CPNS yang ditempatkan di sana harus benar-benar disiapkan secara mental dan kompetensi,” tambahnya.

Grace mengusulkan agar evaluasi kinerja CPNS dilakukan secara rutin setiap bulan. Ia juga mendorong adanya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) serta pelibatan aktif OPD dalam pelatihan Latsar untuk memberikan pemahaman soal pengawasan dan tanggung jawab kerja.

“Saya harap CPNS yang baru dilantik ini benar-benar bisa melayani masyarakat dengan maksimal, tidak mempersulit urusan administrasi, dan bisa menjadi bagian dari reformasi birokrasi di daerah,” tutupnya.

[RWT | ADV DPRD BERAU]