Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai semakin besar dari tahun ke tahun, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan bahwa, sejumlah proyek penting seperti jembatan dan jalan penghubung antarwilayah memerlukan biaya yang jauh melampaui kemampuan fiskal pemerintah daerah jika dikerjakan tanpa dukungan pihak lain.

Menurut Yani, kondisi geografis Kukar yang dipenuhi anak sungai, rawa, dan kawasan terpisah membuat kebutuhan jembatan dan jalan terus meningkat. Infrastruktur tersebut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga mobilitas masyarakat. Namun besarnya biaya pembangunan membuat APBD Kukar tidak mungkin mengandalkan satu sumber pembiayaan saja. 

“Pembangunan jalan dan jembatan itu anggarannya sangat besar, tidak seimbang dengan kemampuan APBD kita,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Ia menekankan perlunya skema pembiayaan gotong royong yang melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui APBN. Dengan model itu, beban anggaran Kukar dapat lebih ringan, sementara pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan. 

“Kalau ada dukungan dari provinsi dan pusat, Kukar tidak terlalu terbebani. Apalagi sekarang kita masih dalam kebijakan efisiensi anggaran,” jelasnya.

Yani menilai, keterlibatan pemerintah tingkat atas bukan sekadar bantuan, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama. Sebab, banyak infrastruktur di Kukar memiliki fungsi strategis lintas daerah dan bahkan masuk dalam kepentingan nasional, terutama karena Kukar berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Kukar ini wilayah delineasi IKN. Infrastruktur yang terhubung ke sana bukan hanya kebutuhan Kukar, tetapi juga pemerintah pusat,” tegasnya.

Salah satu contoh proyek besar yang menurutnya tak mungkin ditanggung sendiri oleh Kukar adalah pembangunan Jembatan Sebulu dan peningkatan konektivitas jalan menuju IKN. Dua proyek tersebut memerlukan dana besar dan manfaatnya meluas hingga ke kabupaten lain. Jika dipaksakan menggunakan APBD Kukar sepenuhnya, Yani khawatir program pelayanan masyarakat lainnya bisa terhambat. 

“Kalau proyek besar ditangani sendiri, itu bisa mengganggu program prioritas lain,” tambahnya.

Untuk itu, DPRD Kukar terus mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, OPD teknis, dan pemerintah provinsi maupun pusat. Setiap konsultasi dan koordinasi, kata Yani, harus diarahkan agar aspirasi besar seperti pembangunan jembatan dan jalan strategis dapat masuk daftar prioritas pendanaan. 

“Kami di DPRD berupaya memastikan koordinasi ini fokus. Infrastruktur jalan dan jembatan harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.

Legislator dari PDI-P ini berharap, lewat kolaborasi berlapis dan model pendanaan yang lebih realistis, proyek-proyek strategis di Kukar dapat berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan utama masyarakat. 

“Yang penting pembangunan tidak menekan sektor lain. Semua harus bergerak bersama,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]