Kaltimtoday.co, Samarinda - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda telah melanda area seluas 608,18 hektare hingga awal Oktober 2026. Di tengah meluasnya lahan terdampak, pemerintah kota menambah alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 dari Rp10 miliar menjadi Rp13 miliar.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan tambahan anggaran sebesar Rp3 miliar tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan berbagai bencana, termasuk pemadaman karhutla, distribusi air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan, serta operasional tanggap darurat saat memasuki musim penghujan.

Penambahan anggaran itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons bencana di tengah kondisi cuaca kering dan meningkatnya risiko kebakaran.

“Alokasi Belanja Tidak Terduga yang sebelumnya Rp10 miliar, sekarang menjadi Rp13 miliar,” ujar Helmi di Samarinda, beberapa waktu lalu. 

Di sisi lain, Helmi mengatakan pemerintah kota telah menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Samarinda.

Namun, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada upaya pemadaman. Menurut Helmi, pencegahan juga perlu diperkuat untuk mengurangi risiko munculnya titik api baru, terutama selama kondisi lingkungan masih kering.

Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan maupun persawahan agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas.

“Imbauan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda agar menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran,” katanya.

Helmi berharap hujan segera turun untuk membantu mengurangi kondisi kering yang meningkatkan kerawanan kebakaran. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat agar aktivitas sehari-hari tidak memicu kebakaran baru.

Dengan luasan karhutla yang telah mencapai ratusan hektare, penanganan bencana di Samarinda membutuhkan dukungan anggaran sekaligus upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk menekan perluasan kebakaran dan meminimalkan dampaknya terhadap warga.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]