Catatan Rizal Effendi

PENGACARA mewah, Hotman Paris Hutapea mau bangun tempat dansa di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana itu dia utarakan ketika meninjau lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Minggu (9/2/25) lalu.

“Biar tidak stres Bapak Presiden,” katanya dalam video beredar di media sosial. Dia berdiri dengan latar belakang Istana Garuda sambil menunjukkan beberapa gedung di sana di antaranya kantor Menko dan Kementerian PUPR.

Hotman datang ke IKN mengenakan jas lengkap dan mahal. Warnanya biru muda berbulu. Dia baru pulang dari Tenggarong menghadiri acara Kaseh Selamat atau HUT ke-74 Sultan Kutai Adji Muhammad Arifin. Dia tampak ceria dan menarik perhatian banyak orang yang berada di IKN.

“Ini adalah Istana Negara, nanti rumah Presiden Prabowo di sana. Mudah-mudahan Prabowo masih ingat  dengan pengacaranya, temannya berkonsultasi selama 25 tahun. Kalau dia pindah, aku berharap saya yang pertama yang diundang makan malam di Istana,” katanya lantang.

Dia juga menunjuk sejumlah fasilitas yang ada di IKN seperti Universitas Gunadarma dan tempat ngopi Excelso Nusantara. Gunadarma adalah universitas pertama yang masuk ke IKN. Sudah menerima 200 mahasiswa baru.

“Yang belum ada Pak Jokowi sama Pak Prabowo, aku mau bikin club di sini biar bisa dansa. Kalau ngga stress Pak, kalau ngga ada tempat berdansa. Agar aku sering ke sini. Jadi Hotman ke sini cari tempat untuk berdansa, untuk membangun Holywings,” katanya sambil menggoyang-goyangkan tangannya.

Selain sebagai pengacara kondang, Hotman juga pengusaha bisnis hiburan. Holywings yang dia sebut itu adalah tempat hiburan malam yang pertama dia bangun di Jakarta bersama artis Nikita Mirzani. Belakangan karena ricuh ditutup Pemda DKI Jakarta dan berganti nama menjadi W Superclub.

Sudah buka di beberapa daerah termasuk Bali dan Batam. Bahkan juga mau buka di Balikpapan dan Samarinda. Tapi yang di Makassar sempat ditutup karena ada penolakan masyarakat. Lalu ganti nama menjadi Atlas Beach Fest.

Nama Hotman beberapa hari ini ramai menghiasi jagat media karena perseteruannya dengan pengacara tak kalah garangnya yaitu Razman Arief Nasution. Bahkan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta beberapa waktu lalu, ada tim Razman yang nekat sampai naik dan berdiri di meja persidangan.

Hotman datang ke Balikpapan, Sabtu (8/2). Malamnya meresmikan penggantian nama Kopi Johny milik Ibu Yunita di Gunung Bakaran menjadi Kopi Hotman911. Mereka berdua sangat akrab. “Saya berteman dengan Bang Hotman dan istrinya sejak muda,” katanya begitu.

Bersama Bu Yunita, Hotman sempat melihat beberapa lokasi di Balikpapan, yang memungkinkan dibelinya untuk pengembangan usaha di bidang hiburan.

NASIB PEMBANGUNAN IKN

Di akhir videonya tentang IKN, Hotman mengklaim pembangunan IKN sudah hampir rampung. “Ternyata IKN sudah hampir rampung, lanjutkan IKN, mantap Pak Prabowo. Salam Hotman Paris,” katanya begitu dengan suara mantap.

Apakah IKN memang sudah hampir rampung? Mungkin Hotman hanya berkomentar sebatas yang dia lihat. Sudah ada Istana Negara dan Istana Garuda. Sudah ada kantor Menko, universitas, hotel, rusun dan rumah menteri serta tempat ngopi. Padahal masih banyak fasilitas infrastruktur yang belum ada atau kalaupun ada masih tahap pembangunan dan penyelesaian.

Keinginan Presiden Jokowi segera pindah ke IKN tidak sama dengan Presiden Prabowo. Sampai sekarang Keppres perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Sepaku belum ditandatangani Prabowo. Rencana kepindahan ASN juga tertunda terus. “Jadi ibu kota negara masih Jakarta,” kata Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

Prabowo sendiri sejak pelantikan 20 Oktober 2024 sampai sekarang belum pernah menginjakkan kakinya di IKN. Kabarnya dia tidak terlalu suka adanya groundbreaking di sana. Apalagi kelanjutannya tidak begitu jelas. Dia menargetkan IKN baru berfungsi tahun 2028 setelah sejumlah fasilitas infrastruktur terlengkapi di antaranya untuk kepentingan aktivitas legislatif dan yudikatif.

Otorita IKN beberapa kali mengatakan Presiden Prabowo akan datang ke IKN untuk melaksanakan groundbreaking dan peresmian sejumlah proyek IKN. Bahkan Presiden Jokowi sengaja tidak meresmikan Istana Garuda demi kedatangan Prabowo. Tapi faktanya sampai Februari ini belum ada kabar yang pasti soal kedatangannya.

Saya sempat tanya dengan Burhanuddin Abdullah, mantan gubernur Bank Indonesia yang terlibat sebagai penasihat ekonomi. Bagaimana sikap Prabowo soal IKN? Dia bilang selama dia berdiskusi soal pembangunan ekonomi, tak sekalipun menyinggung soal IKN. “Jadi silakan terjemahkan sendiri,” katanya.

IKN makin gonjang-ganjing dan tak jelas nasibnya menyusul keterangan Menteri PU Dody Hanggodo yang menyatakan anggaran IKN selain terkena imbas pemangkasan juga lagi diblokir oleh Kementerian Keuangan.

“Kok tanya progres? Anggarannya saja belum ada, masih diblokir Menteri Keuangan. Anggaran yang ada hanya untuk beli makan siang saja,” kata Dody setengah bercanda kepada para wartawan. Pernyataan itu menjadi viral karena dikonotasikan orang bahwa Prabowo tidak memprioritaskan pembangunan IKN.

Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi (Hasbi) menegaskan, proyek IKN tetap dilanjutkan Presiden Prabowo. Berkaitan dengan pemblokiran, dia menjelaskan sebenarnya hanya sebatas belum dibuka. “Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi anggarannya belum dibuka,” jelasnya.

Menurut Hasbi, anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita IKN. Seperti dijelaskan sebelumnya, anggaran IKN selama 5 tahun ke depan berjumlah Rp48,8 triliun. “Itu komitmen selama lima tahun,” tandasnya.

Dalam keterangan lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan Rp8,1 triliun untuk memulakan pembangunan gedung-gedung  yudikatif dan legislatif serta infrastruktur lainnya. Tapi usulan ini kabarnya belum direspon Kementerian Keuangan.

Kabarnya juga DIPA murni Otorita IKN tahun anggaran 2025 yang semula Rp6,3 triliun mendapat pemangkasan sekitar Rp4,8 triliun. Jadi sisa anggaran yang bisa dikelola hanya sekitar Rp1,59 triliun.

Ada yang bilang Otorita IKN bernasib sial atau nahas. Ketika mulai tahun ini semua kegiatan pembangunan infrastruktur IKN dilaksanakan oleh Otorita IKN bukan Kementerian PU atau kementerian lainnya, tahu-tahunya terbit Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang membuat napas IKN  tersengal. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp