SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, tengah menjadi pusat perhatian publik terkait pengadaan mobil dinas jenis SUV mewah senilai Rp 8,5 miliar. Kendaraan yang diduga berjenis Land Rover Defender OCTA atau Range Rover Autobiography itu menuai kritik lantaran disiagakan di Jakarta, bukan untuk operasional di wilayah Kaltim.

Polemik ini sempat memicu perbedaan keterangan antara Gubernur dan jajarannya. Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, sebelumnya menyebut mobil tersebut dibutuhkan untuk menembus medan ekstrem di pedalaman Kaltim. Namun, Rudy Mas'ud justru mengonfirmasi kendaraan itu berada di Jakarta guna keperluan representasi daerah.

"Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya? Jaga dong marwahnya Kaltim," ujar Rudy Mas'ud menanggapi kritik anggaran tersebut, merujuk pada posisi Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketimpangan Isi Garasi di LHKPN

Fasilitas negara yang fantastis ini dinilai kontras dengan profil kekayaan pribadi Rudy Mas'ud dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data periode Maret 2025, Rudy hanya melaporkan tiga unit mobil pribadi kategori lawas.

Isi garasi pribadinya tercatat hanya terdiri dari Honda CR-V (2010), Honda Freed (2008), dan Suzuki SX4 X-Over (2007). Akumulasi nilai ketiga kendaraan tersebut diperkirakan hanya sebesar Rp 250 juta, angka yang terpaut jauh dibandingkan nilai mobil dinas barunya.

Anomali Harta Bergerak Lainnya

Sorotan publik juga mengarah pada aksesoris yang dikenakan Gubernur. Dalam berbagai kesempatan, Rudy tertangkap kamera mengenakan jam tangan yang identik dengan merek mewah Richard Mille seharga estimasi Rp 2,5 miliar serta Audemars Piguet.

Namun, pada kolom "Harta Bergerak Lainnya" di LHKPN, Rudy hanya melaporkan aset senilai Rp 450 juta. Ketidaksesuaian antara penampilan visual dan data laporan ini memicu spekulasi mengenai akurasi pelaporan aset negara.

Secara keseluruhan, Rudy Mas'ud melaporkan total kekayaan kotor melebihi Rp 300 miliar, yang mencakup aset "Harta Lainnya" senilai Rp 260 miliar dan properti Rp 26,5 miliar. Meski demikian, Ketua DPD Golkar Kaltim ini mencatatkan kekayaan bersih sebesar Rp 166,5 miliar setelah dipotong utang yang mencapai Rp 137 miliar.

Hingga saat ini, kritik publik masih terus mengalir di media. Masyarakat mempertanyakan urgensi gaya hidup mewah pejabat di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi anggaran daerah.

[TOS]