Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, mengingatkan Pemprov Kaltim agar tidak terbuai dengan euforia pemindahan ibu kota negara ke Bumi Etam. Hal itu disampaikan Makmur karena khawatir Pemprov hanya fokus mensukseskan pemindahan IKN, lantas lupa memperhatikan infrastruktur dasar di pelosok dan pedalaman.

"Saya bukan tidak setuju IKN, tapi jangan fokus di situ. Sudah ada pemerintah pusat. Pemprov Kaltim perhatikan pemerataan pembangunan di kabupaten. Masih banyak desa yang belum teraliri listrik," tegas Makmur.

Pernyataan Makmur ini punya dasar kuat. Berdasarkan data sebelumnya, Kaltim punya cadangan daya 200 Megawatt pada 2017. Pertumbuhan pelanggan di Kaltim dan Kaltara mencapai 12 persen. Tapi, masih ada 289 desa di Kaltim yang belum mendapatkan dukungan listrik. Mayoritas berada di kabupaten terkaya di Kaltim, Kutai Kartanegara.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Kebocoran pendapatan Kaltim di sektor sumber daya alam mencapai triliunan rupiah. Itu terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #kaltim #sumberdayaalam #bocor #infografis

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 10 Jan 2020 jam 1:05 PST

Kondisi itu, sebut Makmur, sangat memprihatinkan. Desa-desa di Kaltim belum merdekat dari fasilitas paling mendasarnya.

"Di Kukar, Berau, Kubar, Kutim, dan Mahulu masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Itu harus dibenahi, dipastikan mereka menikmati listrik," tuturnya.

Dia berharap, Pemprov bersama PT PLN menjadikan pemenuhan listrik bagi desa-desa di Kaltim menjadi agenda prioritas. Tidak sekadar menghitung dengan alasan bisnis, tapi juga keadilan sosial bagi masyarakat.

"Kesejahteraan mustahil merata jika kondisi perekonomian masyarakat mendapat dukungan dengan fasilitas dasar seperti listrik," pungkasnya.

[TOS | ADV]