Kaltimtoday.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) telah membentuk  Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Hal itu merupakan bentuk komitmen Pemkab PPU dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dimana Bank Indonesia (BI) sebagai penggeraknya. Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU Tohar, memiliki catatan tersendiri perihal digitalisasi daerah tersebut.

Berdasarkan evaluasi dan identifikasi yang disampaikan oleh pihak Bank Indonesia (BI), beberapa daerah yang telah menggunakan pendekatan instrumen digitalisasi dalam mengelola pendapatan daerah terdapat dampak yang cukup signifikan dengan kenaikan pendapatan sebesar 14 persen.

Namun demikian, Tohar memiliki catatan dan cara pandang tersendiri pada penerapan ETP nantinya. Pihaknya menilai apapun inovasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai badan publik yang mempunyai kewajiban melayani masyarakat atau customer, pendekatan pelayanan kepada customer menjadi yang utama.

“Harus dapat memudahkan atau meringankan customer kita, itu keluarnya. Nah, ke dalamnya seperti apa?, harus memberikan daya dukung dan tata kelola proses administrasi sehingga, perubahan dari konvensional ke digital atau aplikasi memudahkan kami pejabat publik dalam hal administrasi,” terangnya.

Baca Juga: Hari Anak Sedunia 2024, Ini Peran Orangtua dalam Mendidik Anak di Era Digital

 

Baca Juga: Pj Bupati PPU Dorong Peningkatan Fasilitas Digital untuk Guru

Baca Juga: Anti Ribet! Jokowi Luncurkan Aplikasi Satu Pintu Untuk Semua Layanan Pemerintah, Apa Itu INA Digital?

Baca Juga: Menkominfo Targetkan Internet Indonesia 30 Kali Lebih Cepat di Tahun 2045

View this post on Instagram

Baca Juga: Memahami Pentingnya Literasi Digital: Keterampilan, Keamanan, dan Etika di Era Digital

Baca Juga: Usung Pendidikan Berbasis Digital, Universitas Gunadarma Sinergi dengan Pemda PPU 

Baca Juga: Peran Istimewa Perempuan di Era Digital

Baca Juga: Tingkatkan Literasi Digital, Kelompok KKN Kukar 96 Unmul Mengenalkan Teknologi Komputer ke Seluruh Ketua RT di Desa Salo Cella

Baca Juga: Hybrid Banking Jadi Fokus bank bjb dalam Pengembangan Pelayanan

Baca Juga: Jadi Panelis di Makin Cakap Digital 2023, Kepala Diskominfo Beri Pemahaman Literasi Digital

Baca Juga: Jadi Pembicara di Seminar Wawasan Kebangsaan, Sekda Kukar Sampaikan Tantangan Pemuda di Era Digital 

Baca Juga: Wujudkan Masyarakat Cakap Teknologi, Diskominfo Gelar Sosialisasi Literasi Digital bagi Pelajar di PPU

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Dispar Kukar Beri Pelatihan Digitalisasi Branding hingga Pemasaran Potensi Wisata ke Pokdarwis

Kemudian dengan adanya tim percepatan itu bisa menjadi akselerator yang mendorong percepatan itu. Namun juga harus dipahami bahwa, kultur atau budaya masyarakat perkotaan dan pedesaan (daerah PPU) itu berbeda. Dari sisi jaringan internet misalnya, karena digitalisasi erat dengan dunia maya yang bergantung pada jaringan internet.

Adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus dipertimbangkan. Pasalnya aplikasi yang diterapkan nantinya harus tersambung dan terintegrasi dengan itu. Kemudian nantinya dirasa perlu ada sosialisasi yang masif antara pihak BI, Bank Kaltimtara, dan Pemkab PPU. Semua harus mendorong kepada masyarakat yang menjadi pengguna dari aplikasi yang dikembangkan.

“Nah, itu harus tersambung ke SIPD agar tidak ada duplikasi pekerjaan. Sudah menggunakan aplikasi namun kok tidak terhubung ke SIPD. Itu nanti ada pekerjaan tambahan jadi percuma dan tidak akan banyak membantu. Kalau tersambung itu nanti kami tinggal pantau saja,” ujarnya.

Sebagai contoh, dimana saat ini Pemkab PPU telah menyiapkan Qris dan mobile banking untuk sarana membayar pajak namun secara empirik masih ada masyarakat yang belum mengakses itu. Artinya, ada dua belah pihak yang harus merespon sama antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai penggguna.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]