Kaltimtoday.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang diminta untuk komitmen dalam hal anggaran oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Hal tersebut diungkapkan Andi Faiz dalam sambutannya di acara Musrenbang RKPD tahun 2023 di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Senin (28/3/2022).

Dikatakannya, pihaknya melihat akhir-akhir ini ada hal yang aneh. Dimana, DPRD berdebat kusir dengan pemerintah pada saat ingin melaksanakan kegiatan pembangunan. Perlu diketahui bersama, APBD adalah dokumen yang sudah diparipurnakan dan merupakan barang sakral yang tidak bisa diubah. Dan apa yang sudah ditetapkan, itu merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah.

“Sebenarnya lucu, ketika pemerintah ingin membangun sebuah bangunan, kemudian DPRD mengkritik. Tetapi yang jadi sumber permasalahan sekarang adalah tidak komitmennya pemerintah,” terang Andi Faiz.

Politisi Golkar itu menerangkan, ketika pembahasan anggaran dengan DPRD dan TAPD, setiap kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang direalisasikan. Sebagai contoh, pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Saat dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar) itu diusulkan Rp 17 miliar, nilai tersebut berdiri sebuah gedung MPP. Bagaimana mungkin sekarang naik anggarannya menjadi Rp 60 miliar,” ujarnya mempertanyakan.

Kemudian rencana pembangunan Replika Kesultanan Kutai. Menurutnya, pihak DPRD Bontang mendukung dibangunnya Replika Istana Kesultanan Kutai, tetapi, tata cara penganggarannya yang dinilai salah.

“Kami ingin ini (tata cara penganggaran) diubah, ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, sudah sangat jelas, Replika Istana Kesultanan Kutai itu dibangun dengan rencana anggaran Rp 10 miliar, ketika tiba-tiba menjadi Rp 25,5 miliar, ini yang menjadi banyak pertanyaan. 

“Ketika ditanya wartawan, tidak nyambung, dikira DPRD kerjanya apa? Padahal saat pembahasan tidak seperti itu, tidak mungkin kami bisa memelototi semua itu, tapi ada notulensi rapat. Nah ini, yang harus diubah, apa yang sudah disepakati saat pembahasan, mari sama-sama kawal, sesuai dengan apa yang disepakati dan dibahas,”bebernya.

Selain itu, Andi Faiz juga meminta Sekda Bontang lebih smart lagi, lebih bijak lagi karena kondisi keuangan Bontang yang sedang defisit. Sehingga saat ini waktunya barang cari uang. Ada uang Rp 17 miliar, cari konsultan, dinas terkait, bagaimana caranya agar MPP bisa berdiri dengan anggaran tersebut, bukan malah ditambah anggarannya jadi Rp 60 miliar.

“Enggak akan pernah berdiri itu bangunan, kalau anggaran ditambah terus, enggak akan pernah ada, jika polanya seperti itu terus,” tegasnya.

Di tengah kondisi APBD seperti ini, Andi Faiz mengatakan seharusnya pemerintah bisa memaksimalkan anggaran yang ada.

“Bangun yang penting jadi, sesuai visi misi Pak Wali, jangan dari Rp 17 miliar jadi Rp 60 miliar. Kami sendiri bingung, penganggaran model apa, yang kami sepakati Rp 17 miliar tiba-tiba naik Rp 60 miliar,” ucapnya.

Menurut Andi Faiz, disinilah perlunya sinergi dan kolaborasi, mengingat pemerintah dan DPRD itu mitra.

“Sangat lucu, ketika kami bermitra dengan Bu Sekda dan jajarannya, tapi harus mengkritisi setiap kebijakan yang sebelumnya sudah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD. Dan sangat lucu ketika ada bangunan nilainya DPRD tidak tahu, dan mengkritik padahal kesepakatan bersama yang sudah disetujui DPRD. Saya minta ini jangan terulang,” pintanya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan pihaknya tidak mungkin melaksanakan anggaran tanpa adanya perencanaan. Seperti contoh MPP, berdasarkan saran konsultan itu butuh biaya Rp 60 miliar, tapi tidak bisa skema multiyears. Sehingga ketika anggaran terbatas, maka dianggarkan sekian.

“Jadi tidak ada yang salah dengan anggaran, kurang memahami saja. Kan bisa Rp 17 miliar itu strukturnya dulu, tahun depan tambah lagi, jadi tidak ada yang berubah. Miskomunikasi saja,” ungkapnya.

Namun, MPP belum bisa dilakukan karena menjadi salah satu rekomendasi KPK. Padahal Basri sangat ingin membangun MPP seandainya anggaran mencukupi Rp 60 miliar, tetapi karena keterbatasan anggaran makanya ditunda.

“Tak ada perencanaan yang keliru, itu salah. Karena tak mungkin masuk anggaran kalau tidak ada perencanaan, tapi karena KPK minta dievaluasi, maka dievaluasi,” ujarnya.

Menurut Basri, APBD juga bukan sesuatu yang sakral, karena ada aturan yang mengatur bisa mengubah ketika ada kesepakatan dengan DPRD.

“Yang sakral itu hanya kitab suci, kalau APBD, jikapun hari ini ada kesepakatan APBD dan DPRD mau mengubah bisa diubah, Cuma kita sekarang enggak mau, karena tertib administrasi,” pungkasnya.

[RIR | NON]

 Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.