Samarinda
Komisi III DPRD Kaltim Tegaskan Dinas ESDM Harus Punya Solusi untuk Tuntaskan Tambang Ilegal
Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi III DPRD Kaltim turut menyoroti soal tambang ilegal di Kaltim. Hal tersebut harus diselesaikan. Dalam hal ini, Komisi III meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim agar lebih aktif dalam menyelesaikan polemik tambang ilegal.
Salah satu anggota Komisi III, Mimi Meriami menyebutkan tambang ilegal masih jadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan Dinas ESDM Kaltim. Ada beberapa hal yang disorot oleh Komisi III saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas ESDM Kaltim pada Senin (15/2/2021) lalu. Pasalnya, belum ditemukan solusi siginifikan untuk menyelesaikan tambang ilegal.
"Kalau tambang ilegal ini memang jawabannya agak sama, artinya itu-itu saja. Sampai dengan hari ini pun masih menjadi pekerjaan terbesar untuk Dinas ESDM dan pemerintah," ungkap Mimi.
Ditambahkan oleh Mimi, Dinas ESDM Kaltim harus punya gebrakan atau cara jitu demi atasi tambang ilegal. Menurutnya, hal itu sangat diperlukan. Bekerja secara formalitas saja tak cukup untuk Dinas ESDM. Jika selalu begitu, maka akan sulit untuk menuntaskan masalah tambang ilegal ini.
View this post on Instagram
Dia memberi contoh terkait upaya yang bisa diterapkan oleh Dinas ESDM Kaltim. Misalnya, bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk menyelesaikan masalah dan pengawasan.
"Dinas ESDM bisa melakukan upaya agar kasus tersebut bisa diselesaikan. Contohnya bekerja sama dengan Kejati. Kembali pada kewenangan. Kalau pidana itu bukan bagian Dinas ESDM," lanjut politisi dari Fraksi PPP itu.
Hadirnya tambang ilegal di Kaltim juga sangat memprihatinkan. Sebab besar pengaruhnya terhadap lingkungan. Jika tambang ilegal makin banyak, maka lingkungan sekitar pun terancam. Ditegaskan Mimi, harus ada solusi yang tepat sasaran. Jika lingkungan terdampak, warga sekitar yang mendapat dampak.
"Saya rasa memang pertambangan ilegal menjadi pekerjaan besar Kaltim, karena berhubungan erat dengan masalah lingkungan. Paling parah itu kan masalah banjir, longsor, dan pendangkalan sungai," tandas Mimi.
[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]
