Kaltimtoday.co, Tenggarong - Koordinator perwakilan penyedia jasa pembangunan, Andi Husri Makkasau mengatakan, proses yang pihaknya lakukan beberapa hari lalu untuk menuntut Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) membayar tagihan pembangunan 2020 yang belum terbayarkan saat ini sudah terlihat progresnya.

Sebelumnya, pihaknya bersama Pemkab Kukar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar pada Senin (3/1/2021) lalu. Namun, RDP tersebut masih belum menghasilkan solusi terkait pembayaran, sebab Pemkab Kukar harus berkonsultasi terlebih dahulu.

Kemudian DPRD Kukar kembali mengundang untuk menyelesaikan pembayaran yang tertunda tersebut.

"Alhamdulillah progresnya itu sudah kelihatan sekarang," kata Andi kepada Kaltimtoday.co seusai rapat dengar pendapat bersama Pemkab Kukar di DPRD, Kamis (7/1/2021).

Suasana di ruang Banmus pun sempat tegang karena ada yang menginterupsi agar mempercepat pembayaran. Alhasil, persidangan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kukar tersebut mengambil jalan tengah yakni membuat kesepakatan pembayaran di triwulan pertama, yaitu pada Januari - Maret 2021.

"Hari ini keluar kesepakatan yang sifatnya mengikat masing-masing untuk dilaksanakan. Estimasi pembayaran Januari sampai Maret," ujar Andi yang juga sebagai kontraktor.

Meskipun termasuk lama, pihaknya juga tetap menghormati mekanisme tersebut karena mereka perlu proses administrasi maupun pemberkasan lainnya. Jadi pihaknya menghormati dan tinggal menunggu saja.

Andi menambahkan, apalagi Bupati Kukar akan mengintruksikan jajarannya untuk mempercepat proses pembayaran tersebut.

"Nah ini sebenarnya membesarkan hati kami terhadap statement bupati tersebut, " ujarnya.

Dia berharap agar kejadian ini jangan sampai terulang kembali dan dijadikan pelajaran berharga kedepannya.

[SUP | RWT]