Kaltimtoday.co, Samarinda - Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan QRIS Antarnegara disambut baik Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.

"Saya sangat setuju, karena itu akan mengurangi, dalam tanda kutip, pos-pos yang tidak resmi," ujarnya saat ditemui media ini beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, pada Kamis (29/8/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan KKP dan QRIS Antarnegara yang bakal digunakan terhadap pembayaran belanja barang dan jasa di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Laila menuturkan, kebijakan pemerintah pusat tersebut sejalan dengan penerapan transaksi digital yang sedang berlangsung di Samarinda.

Menurutnya, dengan diterapkannya pembayaran digital tersebut maka setiap belanja yang dilakukan pemerintah dapat mengefisienkan anggaran, terlebih transaksi dapat dilacak bersama.

"Misalnya, belanja 100 ribu berarti ya segitu yang dibayar, baik pembayaran terhadap pihak ketiga untuk pelunasan pekerjaan," kata Laila.

"Jadi tidak ada lagi pos-pos yang di luar dari yang seharusnya dibayarkan, karena kita berbicara oknum. Saya tidak bicara lembaga, tapi oknum, dan ini faktanya ada," jelasnya.

Anggota Fraksi Kebangkitan Pembangunan itu berharap, dengan digitalisasi di setiap lini baik transaksi retribusi, belanja masyarakat hingga pemerintah dapat semakin meningkatkan PAD Samarinda.

"Jadi saya dari Komisi II DPRD Samaridna, sangat setuju, dan kita sedang menunggu. Kalau memang kebijakan pusat, pemerintah dalam hal ini harus melaksanakan," imbuhnya.

[HI | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.